The news is by your side.

3 OTT Beruntun, Kerja ‘Full Power’ ala KPK Jelang Pemberlakuan UU Baru

0

Oleh: Rudi Hasan  |   

Balicitizen.com, Jakarta – Kamis (17/10) ini, UU KPK hasil revisi resmi diberlakukan. Pemberlakuan UU baru itu diyakini banyak kalangan bakal memperlemah kemampuan lembaga antirausah dalam memerangi praktik korupsi.

Namun, sepanjang dua hari menjelang undang-undang baru tersebut diberlakukan, KPK mengeluarkan amunisi ekstra untuk menjaring orang-orang yang diduga korup. Tak tanggung-tanggung, komisi antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di tiga daerah sekaligus. Dua kepala daerah pun terjaring dalam OTT itu, yakni Bupati Indramayu, Supendi, dan; Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. Kedua-duanya kini berstatus tersangka.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyebut praktik rasuah di Indramayu, diduga terkait proyek di Dinas PUPR. Dalam operasi senyap itu, KPK menangkap delapan orang. “Unsurnya, bupati, ajudan, pegawai, rekanan dan kepala dinas dan beberapa pejabat dinas PU lain,” kata Febri Selasa (15/10).

Supendi telah ditetapkan menjadi tersangka dengan alat bukti uang ratusan juta. Dan belum berselang 24 jam, KPK kembali meringkus pejabat terkait suap proyek jalan di Kalimantan Timur (Kaltim). Pejabat yang dimaksud adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, Refly Tuddy Tangkere. Kini, Refly pun telah menyandang status tersangka.

Uang suap terkait kasus di Kaltim itu mencapai Rp1,5 miliar, menyangkut paket pekerjaan jalan multi years senilai Rp155 miliar pada Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII Kaltim dan Kaltara Kementerian PUPR. Menurut Febri, pemberian tidak dilakukan secara konvensional, namun menggunakan modus ATM.

Pihak rekanan memberikan kartu ATM pada pejabat BPJW XII Kaltim yang sudah diisi sejumlah uang secara periodik oleh pihak swasta. “Total uang yang telah diberikan melalui ATM tersebut sekitar Rp1,5 miliar,” kata dia.

Terakhir, Rabu (16/10) kemarin KPK menangkap Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. Dalam pengamanan tersangka, tim KPK nyaris kehilangan nyawa karena pihak yang akan diringkus berusaha menabrak penyidik dengan mobil.

“Tadi malam (Selasa, 15/10), sekitar pukul 21.25 WIB, ketika tim mendatangi rumah kepala Dinas PU Kota Medan, terpantau sebuah mobil Toyota Avanza silver yang diduga dikendarai oleh staf protokol wali kota, berinisial AND” kata Febri kemarin.

Menurut dia, karena merasa diikuti, pengemudi melajukan mobil dengan kencang di salah satu ruas jalan di Kota Medan. Sampai akhirnya, di dalam posisi yang sudah diapit oleh tim KPK, mobil itu pun berhenti, namun AND tidak turun.

“Tim menghampiri mobil tersebut dan menyampaikan bahwa tim berasal dari KPK sekaligus menunjukkan ID/identitas KPK,” kata Febri.

Menolak menyerah, AND justru memundurkan mobil dan memacu kecepatan hingga hampir menabrak tim KPK. Dua orang dari tim antirasuah selamat karena langsung melompat untuk menghindari kecelakaan.

Saat ini ini, tim KPK terus melakukan pencarian keberadaan staf wali kota Medan itu. Pencarian ini diperlukan karena dia membawa lari barang bukti. “Diduga (AND) menerima tambahan Rp50 juta dari kepala dinas yang akan diperuntukkan pada wali kota,” ujar dia.

Aksi KPK menggelar tiga OTT selama dua hari itu amat patut diacungi dua jempol. Para petugas antirasuah seakan tak ingin menyerah, meski UU baru yang diyakini bakal memperlemah lembaga yang mereka cintai itu, segera diberlakukan dalam hitungan jam.

Pertanyaannya, setelah hari ini, sesudah UU hasil revisi itu berlaku, apakah semangat para awak KPK dalam memerangi koruptor masih akan tetap sama? Mari kita tunggu jawabannya. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.