The news is by your side.

Airlangga Perlu Kantongi Izin Jokowi Sebelum Nyalon Ketum Golkar

1

Oleh: Rudi Hasan   |

Balicitizen.com, Jakarta – Ketua Bidang Pendidikan Dasar DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam, meminta Airlangga Hartarto meminta izin dari Presiden Joko Widodo. Izin tersebut diperlukan sebelum Airlangga maju sebagai calon ketua umum pada musyawarah nasional mendatang.

“Ada ketentuan di dalam UU Kementerian Negara atau keputusan presiden, itu harus ada izin. Menteri untuk menjadi pengurus organisasi sosial saja harus izin ke presiden, apalagi partai politik. Nah, itu harus ada,” kata Ridwan melalui layanan pesan ke media, Ahad, (1/12).

Aturan itu yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kementerian Negara. Regulasi ini melarang menteri merangkap jabatan pimpinan organisasi yang menerima dana APBN maupun APBD. Anggota Komisi VII DPR RI itu menegaskan, partai kontestan pemilu seperti halnya Golkar juga menerima dana APBN.

Salah satu bakal calon ketua umum Golkar itu pun meminta Airlangga taat aturan. Ridwan menyatakan, Airlangga sebelum kembali mencalonkan diri di Munas Golkar harus bisa mengantongi izin tertulis dari Presiden Jokowi.

Airlangga, kata Ridwan, juga harus menunjukkan izin tertulis dari Presiden Jokowi itu kepada para peserta Munas Golkar. Dengan begitu, ada transparansi dan ketaatan pada asas saat pemilihan calon ketua umum Golkar.

“Itu nanti kami minta izin dibacakan di Munas oleh ketua penyelenggara. Kalau enggak ada izinnya, enggak bisa. Itu pasti ditolak. Pegangan kami, kan bukan hanya AD/ART. Pegangan kami juga UU,” tutur Ridwan.

Selain itu, Ridwan juga menyinggung desas-desus tentang tiga menteri yang mencoba mengintervensi Golkar demi mempertahankan Airlangga di kursi ketua umum. Ridwan mengkhawatirkan cara-cara nirdemokrasi akan membuat Golkar terpecah.

Ridwan menambahkan, setiap Munas Golkar selalu menyisakan kelompok yang menyempal. Menurutnya, kemunculan Partai Hanura, NasDem, Gerindra dan Berkarya tak terlepas dari kekecewaan para pendiri parpol-parpol itu terhadap pelaksanaan Munas Golkar.

“Kalau memaksakan (cara-cara antidemokrasi, red), berarti sama saja dia menghancurkan partai. Orang yang merasa terzalimi akan keluar,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebagian kader Golkar serta pengamat memprotes syarat pendaftaran calon ketua umum Golkar dengan menyertakan dukungan 30 persen dari dewan pimpinan daerah (DPD) pemilik suara. Selain itu, memprotes adanya keterlibatan tiga menteri di Kabinet Indonesia Maju yakni Pratikno, Pramono Anung dan Luhut Panjaitan. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait
1 Comment
  1. jessi says

    Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Sport165 titik co sarana Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama yang kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Sport165 titik co paling best ya guys…

Leave A Reply

Your email address will not be published.