The news is by your side.

Bambang Widjojanto: Insan KPK Tak Rela Lembaganya Mati

0

Oleh: Rudi Hasan  |    

Balicitizen.com, Jakarta – Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, mengungkapkan perasaannya tentang revisi UU KPK yang resmi berlaku hari ini. Dia menyebut ada perenungan dari para insan KPK, kemarin malam (Rabu, 16/10), sebelum aturan baru itu memperoleh legitimasinya.

“Insan KPK berkumpul dan menegaskan tekad terus nyalakan nyali untuk hidupkan asa sekecil apa pun itu. Tìdak ada sedu-sedan dan tak ada keluh kesah. Pendeknya, Insan KPK menolak punah berapa pun ongkos yang harus dibayar,” kata Bambang di Jakarta, Kamis (17/10).

Pria yang akrab disapa BW itu menuturkan, penolakan insan KPK untuk menyerah pada keadaan bisa disebut sebagai ekstraksi dari demonstrasi ratusan ribu mahasiswa, dengan lima nyawa yang melayang dan ribuan luka serta pedih yang ditanggung para mahasiswa. Menurut dia, pergerakan ini tak boleh hilang dan harus dibayar lunas oleh insan KPK.

“Untuk tetap tegar dan sabar menghadapi kekuasaan dan kuasa kegelapan yang tengah murka terbakar ketakutannya,” ujar dia.

Menurut BW, insan KPK sangat menyadari, meski lembaga mereka baru berusia 17 tahun, fakta sejarah membuktikan bahwa mereka telah terus menjaga integritas dan kehormatan KPK. Dia menyebut mereka juga mahfum, KPK menjadi satu-satunya lembaga negara di Republik Indonesia yang berulang kali dijegal dan dijagal.

“Sehebat apa pun tekanan dan terkaman, fakta itu sekaligus menunjukan bahwa sehebat itulah kekuatan KPK hingga menimbulkan ketakutan sang penguasa korup,” tuturnya.

BW mengatakan, walaupun KPK resmi dihabisi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), itu tak berarti apa-apa bagi para insan KPK. Jokowi boleh saja cuma berjanji menerbitkan Perppu KPK dan mengingkari tuntutan 50 tokoh publik. Namun, itu tak berarti pemberantasan korupsi berhenti.

Menurut BW, salah satu dasar kuat melanjutkan kerja KPK adalah Doctrine Necessity. “Jika doktrin itu dikaitkan dengan kejahatan extraordinary (luar biasa), maka segala tindakan untuk memastikan agar korupsi tidak makin merajalela adalah konstitusional. Tindakan OTT (operasi tangkap tangan) tidak berhenti hanya karena Dewan Pengawas KPK belum dibentuk,” kata dia.

Dalam dua bulan terakhir, KPK telah menggelar 5 OTT dan menetapkan lima kepala daerah menjadi tersangka. Para kepala daerah itu adalah wali kota Medan, bupati Indramayu, bupati Lampung Utara, bupati Muara Enim, dan bupati Bengkayang.

Yang bikin miris, empat dari lima kepala daerah itu didukung partai koalisi penguasa. BW pun lantas mengingatkan bahwa pada 2020 akan ada sekitar 270 pilkada yang digelar serentak. “Tidak terbayangkan, KPK dihabisi justru ketika proses pilkada di sekitar 50 persen wilayah Indonesia dan proses pilkada diyakini potensial diserbu korupsi,” ucapnya. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.