The news is by your side.

Bamsoet Bahas Amendemen UUD 1945 Bareng JK

0

Oleh: Rudi Hasan  |

Balicitizen.com, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR RI bersilaturahim dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengantar undangan pelantikan presiden wakil presiden 2019-2024. Kalla menyanggup undangan dan dalam pertemuan, kedua pihak membahas isu strategis.

“Khususnya, terkait rekomendasi MPR RI 2014-2019 untuk mengamandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai tokoh bangsa yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk dua kali menjadi wakil presiden, pemikiran Pak JK sangat dibutuhkan dalam menyempurnakan UUD NRI 1945,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis, (17/10).

Dalam diskusi dengan Jusuf Kalla, pimpinan MPR RI menegaskan tidak akan mengembalikan kewenangan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara yang memilih presiden – wakil presiden. Pemilihan presiden – wakil presiden tetap akan dilangsungkan secara langsung oleh rakyat Indonesia, sehingga daulat kekuasaan presiden merupakan penjelmaan dari daulat rakyat.

“Karena dengan pemilihan langsunglah hubungan emosional dan kebatinan antara presiden – wakil presiden dengan rakyat menjadi kuat,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, sebagai tokoh yang dua kali menjadi Wakil Presiden, Jusuf Kalla punya banyak pengalaman. Pengalaman itu bisa dijadikan pelajaran dalam membenahi kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan bangsa Indonesia.

Karenanya, seusai purna pengabdian sebagai Wakil Presiden 2014-2019, MPR RI akan tetap banyak berkonsultasi dengan Jusuf Kalla. Khsuussnya untuk menyerap berbagai ilmu dan pemikiran beliau.

“Pak JK selama ini mengamati dengan cermat konstitusi dan tata negara yang menyatakan tidak ada lembaga tertinggi dan tinggi negara. Jadi semua sama sebagai lembaga negara. Sekarang perlu kita pelajari untuk bagaimana mendudukan atau kedudukan MPR di antara lembaga negara lainnya,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, Jusuf Kalla menyarankan MPR RI tetap terbuka kepada aspirasi publik yang berkembang di tengah masyarakat terkait amandemen terbatas UUD NRI 1945. Terlebih, amandemen terbatas UUD NRI 1945 pun bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum.

“Hampir semua bangsa di dunia pernah mengamandemen konstitusinya untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman dan menjawab persoalan yang dihadapi oleh bangsanya masing-masing. MPR RI memastikan ruang diskusi dan dialektika amandemen UUD NRI 1945 akan dibuka seluasnya. Karena aspirasi rakyat merupakan landasan terpenting dalam melakukan amandemen,” pungkas Bamsoet. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.