The news is by your side.

Bank CCB Dihukum Serahkan Sertifikat terkait Hotel Kuta Paradiso

0

Oleh: Ari  |

Balicitizen.com, Denpasar – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan untuk menghukum Bank China Construction Bank Indonesia (CCB). CCB dihukum untuk menyerahkan tiga sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Geria Wijaya Prestige (GWP), perusahaan pemilik dan pengelola Hotel Kuta Paradiso di Bali.

Selain tiga SHGB tersebut, yang harus juga diserahkan kepada Fireworks adalah dua sertifikat hak tanggungan (SHT) yang diterbitkan di atasnya.

Hadir dalam pembacaan putusan tersebut, kuasa hukum penggugat (Fireworks Ventures Limited) dari Kantor Hukum Berman Sitompul & Partners, dan kuasa hukum turut tergugat (PT GWP) dari Boyamin Saiman Law Firm, kuasa hukum pengusaha Tomy Winata dari Kantor Pengacara Maqdir Ismail, sementara kuasa hukum Bank CCB dari Kantor Pengacara Otto Hasibuan tidak tampak.

Selain menyatakan bahwa  tergugat I ( Bank CCB)  dan tergugat II (TW) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap penggugat (Fireworks Ventures Limited), majelis hakim juga menyatakan kedua tergugat tidak mempunyai  hak atas piutang turut tergugat (PT GWP) yang berasal dari Perjanjian Kredit No. 8, tanggal 28 November 1995.

“Tergugat I maupun tergugat II tidak mempunyai hak atas piutang yang berasal dari Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 28 November 1995,” kata Riyanto Adam Pontoh dalam keterangannya yang diterima Rabu (16/10).

Dalam putusannya, Majelis hakim juga memerintahkan Bank CCB menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 204, 205 dan 207 atas nama PT GWP serta Sertifikat Hak Tanggungan No. 286 dan 962 yang diterbitkan di atasnya diserahkan kepada penggugat, yakni Fireworks Ventures Limited.

Selebihnya, majelis hakim menghukum tergugat I dan II membayar secara tanggung renteng atas kerugian materiil yang diderita penggugat.

Dalam gugatannya,  Fireworks Ventures Limited pada intinya meminta majelis hakim membatalkan Akta Pengalihan Piutang (Cessie) dan Akta Kesepakatan Harga tertanggal 12 Februari 2018 antara Bank CCB selaku penjual dan TW selaku pembeli, karena hal itu dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam gugatannya, Fireworks menilai Bank CCB tidak punya hak hukum lagi untuk mengalihkan piutang tersebut, karena sebagai anggota tujuh kreditur sindikasi PT GWP, Bank CCB (dulu Bank Multicor) telah turut menandatangani akta Kesepakatan Bersama tanggal 8 November 2000 yang pada intinya menyerahkan kewenangan penyelesaian pengurusan piutang sindikasi PT GWP kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Terhadap putusan PN Jakarta Utara tersebut, Maqdir Ismail menyatakan mempertimbangkan untuk banding setelah berkomunikasi dengan kliennya nanti. Sementara Otto Hasibuan tidak memberikan respons ketika coba dihubungi via telepon seluler maupun aplikasi pesan singkat Watshaap.

Berman Sitompul, kuasa hukum Fireworks, mengatakan BPPN telah melaksanakan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut dengan melakukan pengalihan kepada PT Millenium Atlantic Securities (MAS) atas seluruh tagihan (piutang) PT GWP, berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 67 tanggal 23 Februari 2004 setelah PT MAS membeli piutang tersebut dalam Program Penjualan Aset-aset Kredit (PPAK) VI yang digelar BPPN pada 2004.

Kemudian, pada 17 Januari 2005, PT MAS mengalihkan hak tagih atas piutang PT GWP itu kepada Fireworks melalui Akta Cessie Nomor 65. Ari/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.