The news is by your side.

Dewan Pers: RKUHP Berangus Kebebasan Pers

0

Olwh: Rudi Hasan  |

Balicitizen.com, Jakarta – Dewan Pers tegas menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya menyebut rancangan regulasi itu meniadakan kebebasan pers.

Utamanya, kata dia, dalam melakukan kritik pada kepala negara dan pejabat terkait. “Kalau kita lihat ini terlihat tumpang tindih dimana dalam undang-undang pers itu ada kebebasan pers,” ujar Agung dalam diskusi di D Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu, (21/9).

Menurut dia, pasal di rancangan KUHP itu jelas menekan kebebasan pers. Pidana menanti jurnalis ketika mereka mengkritik pemerintah, apabila yang dikritik menganggap hal tersebut sebagai penghinaan.

Misalnya, kata dia, pasal 218 dalam draft tersebut. Dijelaskan di sana, ada hukuman pidana paling lama tiga tahun, enam bulan, atau pidana denda paling banyak kategori IV. Hal ini akan diganjarkan ke sesrorang yang mencederai kehormatan Presiden dan Wapres.

“Ya itu risikonya. Kecuali kalau masuk dalam ranah-ranah pribadi itu baru jadi persoalan,” kata Agung.

Menurut dia, hal ini yang mengakibatkan regulasi itu itu ditunda. Agung mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP.

Kemarin, Jokowi memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly untuk melakukan hal itu. Yassona diminta mengarahkan DPR membahas regulasi tersebut di periode wakil rakyat selanjutnya. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.