The news is by your side.

Halal Institute: Masa Transisi Penerapan UU JPH Harus Dikelola Baik

0

Oleh: Azhar AP  |

Balicitizen.com, Jakarta – Terhitung hari ini, Kamis (17/10), sertifikasi untuk jaminan produk halal dengan sistem baru mulai diberlakukan secara bertahap. Sistem baru sertifikasi halal akan melewati lima tahap, yakni pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan, pengujian produk, dan penetapan kehalalan produk lewat sidang fatwa halal serta penerbitan sertifikat halal.

Tahap pertama diberlakukan dalam kurun waktu lima tahun, 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, untuk produk makanan, minuman dan jasa terkait. Tahap kedua, sertifikasi halal wajib diberlakukan untuk produk selain makanan yang berlaku mulai 17 Oktober 2021, dengan rentang waktu tujuh tahun, 10 tahun dan 15 tahun.

Ketua Harian Halal Institute, SJ Arifin menuturkan, pelaksanaan jaminan produk halal pasti akan berjalan bertahap, tidak sekaligus, dan tidak akan menjadi ancaman buat siapapun. Ia menilai tujuan dari kebijakan ini guna memudahkan umat Islam Indonesia menjalankan perintah agamanya yang dijamin oleh konstitusi.

“Selain itu juga untuk meningkatkan standar hidup manusia Indonesia, karena pada dasarnya produk halal pasti merupakan produk sehat yang diproduksi dari bahan-bahan dan melalui proses yang baik, bersih, sehat, dan teliti,” kata Arifin di Jakarta, Kamis (17/10).

Mengenai posisi MUI yang sebelumnya dipercaya menyelenggarakan sertifikat halal selama 39 tahun, Arifin menjelaskan bahwa MUI patut diberikan ucapan terimakasih karena telah melaksanakan perannya dengan sangat baik. MUI dianggap telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang jaminan produk halal.

“Pergeseran dari voluntary menjadi mandatory dalam JPH itu konsekuensi logis. Tidak bisa dibendung,” ujarnya.

Ia menilai Kemenag juga sudah bekerja maksimal. Meskipin ada kekurangan, pekerjaan besar ini harus dipersiapkan matang dan hati-hati.

“Ini sekarang kita masuk masa transisi dan bukan pekerjaan semalam. Ini kompleks urusannya, soal regulasi, perangkat kerja, kesiapan seluruh stakeholder, respon publik, juga kondisi literasi masyarakat Indonesia,” tutur Arifin.

Terpenting, ujarnya, bagaimana seluruh pihak dapat mengelola masa transisi ini menjadi kebaikan bersama. “Semua pihak bergandeng tangan, kerjasama, kompak, tidak mementingkan diri sendiri, agar jaminan produk halal dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Mengenai pihak-pihak yang menyuarakan Perppu karena menganggap pemberlakuan JPH gagal, Arifin merespon, prinsipnya semua harus mengawal proses transisi jaminan produk halal ini dengan jujur, baik, dan tulus. “Ah, itu gak jelas motifnya, ini hari sudah pagi, masa terus bermimpi. Tidak sempurna memang, tapi bukan gagal,” ujarnya.

Sementara, Direktur Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, menuturkan apabila pendafaran sertifkasi halal hanya dapat dilakukan oleh BPJPH dan tidak dimungkinkan dilakukan lagi oleh MUI, maka bisa menimbulkan atrian yang luar biasa hingga kegaduhan. Alasannya karena BPJPH disamping belum memiliki badan perwakilannya di tingkat provinsi juga belum memilki sistem pendaftarannya yang berbasis online.

Ia mengatakan, nota kesepahaman antara Kementerian dan Lembaga terkait tentang penyelenggaraan layanan sertifikasi halal bagi produk yang wajib bersertifikat halal tidak boleh menegasikan ketentuan UU JPH. Atau dengan menampikkan atau memberikan fungsi kepada lembaga atau badan yang tidak diatur dalam UU JPH atau Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PP JPH) seperti Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sebaliknya, tidak boleh mengurangi kewenangan sebuah lembaga yang telah diatur secara tegas di dalam UU JPH. “Kami Indonesia Halal Watch memohon agar menunda pelaksanaan isi nota kesepahaman. Mengingat adanya kegentingan hukum, maka Bapak Presiden mohon berkenan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” katanya. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.