BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Indonesia ingin menarik lebih banyak nomaden digital ke negaranya

Indonesia ingin menarik lebih banyak nomaden digital ke negaranya

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa tujuan liburan Asia telah melihat masuknya pengembara digital, yang berarti pengunjung luar negeri yang menggabungkan perjalanan dan liburan dengan pekerjaan jarak jauh.

Pengembara digital sekarang dapat mengunjungi Indonesia dan bekerja hingga enam bulan menggunakan visa sosial budaya, kata Menteri Pariwisata Sandiaka Uno dalam sebuah posting di akun Instagram-nya.

“Saya semakin yakin bahwa jumlah wisatawan asing yang tertarik untuk tinggal di Indonesia akan meningkat dan otomatis berdampak pada kebangkitan ekonomi,” ujarnya.

Bekerja di bawah kategori visa ini sebelumnya tidak diperbolehkan dan Indonesia belum mengumumkan bagaimana pajak digital nomads, namun rencana tersebut telah disambut baik oleh Bali Tourism Board.

“Kesempatan ini harus kita terima,” kata Ida Bagus Agung Partha Adniana, ketua dewan.

“Namun saya menyarankan agar pemerintah membuat regulasi yang jelas untuk hal ini. Misalnya, jika wisatawan yang bekerja dari Bali harus membayar sejumlah pajak kepada pemerintah Indonesia,” katanya.

Layanan imigrasi Indonesia menolak berkomentar tentang langkah tersebut ketika dihubungi oleh Reuters.

Jumlah pengunjung asing ke Bali diperkirakan akan mencapai tingkat pra-pandemi enam juta pada tahun 2025 karena pulau itu pulih dari dampak pandemi COVID-19, kata asosiasi pariwisata.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan, sejak Januari hingga Agustus tahun ini, lebih dari 3.000 digital nomad masuk ke Indonesia, sebagian besar dari Rusia, Inggris, dan Jerman, yang sebagian besar tinggal di Bali.

Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegur pejabat imigrasi atas kesulitan yang dihadapi orang asing, termasuk investor dan turis, dalam memperoleh visa.

Negara-negara lain di kawasan ini juga mencoba memanfaatkan peluang kerja jarak jauh. Filipina menawarkan paket “pekerjaan” di kota pesisir Boracay, sementara Malaysia minggu ini mengumumkan pengaturan untuk mengizinkan nomaden digital yang memenuhi syarat untuk tinggal selama 12 bulan.

READ  Indonesia: Pakar PBB mengutuk mega proyek pariwisata 'menginjak-injak hak asasi manusia'