The news is by your side.

KPK: Mayoritas Menteri yang Belum Serahkan LHKPN Berasal dari Swasta

0

Oleh: Rudi Hasan  |

Balicitizen.com, Jakarta – KPK masih menunggu laporan harta kekayaan dari 11 pejabat negara. Dari 11 orang itu, sebanyak enam di antaranya adalah menteri.

“Enam menteri yang belum melaporkan LHKPN ini sebagian besar berasal dari pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (3/12).

Dia mengatakan, KPK memaklumi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari mereka belum bisa segera diserahkan ke lembaga antirasuah. Pasalnya, LHKPN masih menjadi semacam “barang baru” bagi para menteri dengan latar belakang swasta.

“Oleh karena itu, jika ada yang perlu dibantu, Tim LHKPN di KPK akan mendampingi mereka membuat laporan,” kata Febri.

Menurut dia, pelaporan LHKPN saat ini jauh lebih mudah. Karena KPK menyediakan mekanisme pelaporan secara elektronik. Para penyelenggara negara dapat mengakses website https://elhkpn.kpk.go.id/.

Di fitur itu l, disediakan video penjelasan LHKPN dan video tutorial. Agar setiap pejabat negara dapat dengan mudah memahaminya. Jika itu tak cukup, mereka dapat menghubungi Call Center KPK melalui nomor telepon 198 dan juga dapat datang langsung ke pelayanan LHKPN di kantor KPK.

“Kami akan mendampingi proses pelaporan tersebut,” kata dia.

KPK berharap, kemudahan pelaporan LHKPN ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para Penyelenggara Negara. “Keterbukaan terhadap kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara merupakan salah satu bentuk tanggungjawab kita pada publik, sekaligus sebagai komitmen Pencegahan Korupsi,” kata Febri. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.