The news is by your side.

KPK Geledah Rumah Nyoman Dhamantra

0

Oleh: Rudi Hasan  |

Balicitizen.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra (INY) pada Sabtu (10/8) kemarin. Penggeledakan berujung penyitaan dokumen dari apartemen tersangka suap perizinan impor bawang putih itu dan rumah anak tersangka.

“Di apartemen INY daerah Permata Hijau, dan rumah anak INY daerah Cilandak, Jakarta Selatan,” kata Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Chrystelina GS di Jakarta, Senin, (12/8).

Selain dokumen terkait izin impor, tim juga menyita barang bukti elektronik. Sehari sebelumnya, Jumat, (9/8) tim juga menggeledah ruangan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

“Ada penyegelan beberapa ruang di Kemendag dan Kementan,” kata dia.

Enam orang ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk I Nyoman Dhamantra (INY). Lima lainnya yakni asisten Dhamantra, Mirawati Basri (MBS); swasta Elviyanto (ELV). Kemudian Chandry Suanda (CSU) alias Afung, swasta Doddy Wahyudi (DDW) dan swasta Zulfikar (ZFK).

Penetapan ini merupakan kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu dan Kamis (8/8). Sebanyak 13 orang dicokok Tim KPK di Jakarta.

Selain meringkus belasan orang, KPK juga menyita bukti transfer Rp2,1 miliar dari pihak swasta Doddy Wahyudi dan menyita USD50 ribu yang dibawa orang kepercayaan Nyoman, Mirawati.

Adapun tujuh pihak lain yang ikut diringkus saat OTT antara lain Nino (NNO), Syafiq (SYQ), Made Ayu (MAY) dan Lalan Sukma (LSK). Mereka adalah pihak swasta, sementara ada Sekretaris Money Changer Indocev, Ulfa (ULF); dua sopir berinisial WSN dan MAT yang ikut pula dijaring.

Chandry, Doddy dan Zulfikar sebagai pemberi diproses menjadi tersangka karena melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Dhamantra, Mirawati, Elviyanto sebagai penerima diproses menjadi tersangka karena melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.