The news is by your side.

KPK Tetapkan Mantan Dirut Petral Jadi Tersangka Mafia Migas

0

Oleh: Rudi Hasan  |

Balicitizen.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto (BTO). Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengatakan, Bambang jadi tersangka suap kegiatan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) selaku subsidiary company PT Pertamina (Persero).

“KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yakni, BTO (Bambang Irianto), Managing Director Pertamina Energy Service Pte Ltd periode 2009-2013. BTO juga menjabat sebagai Direktur Utama Petral sebelum dilakukan penggantian pada tahun 2015,” kata Syarif dalam jumpa pers dikantornya, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Syarif menyebut Bambang menjadi Vice President (VP) Marketing PES pada 6 Mei 2009. Bambang menggunakan jaringan saat bertugas di PT Pertamina pada 2008.

“Yang bersangkutan (pernah) bertemu dengan perwakilan Kernel Oil Ltd yang merupakan salah satu rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES/PT Pertamina (Persero),” kata Syarif.

Adapun saat menjabat sebagai Vice President (VP) Marketing, PES, Bambang melaksanakan pengadaan penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan PT. Pertamina (Persero). Dalam kesempatan itu, Bambang melobi perwakilan Kernel Oil di kurun waktu 2009 – 2012.

Akhirnya, Kernel Oil menjadi rekanan PES untuk kegiatan impor dan ekspor minyak mentah bagi Pertamina. “Tersangka BTO selaku VP Marketing PES membantu mengamankan jatah alokasi kargo Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah atau produk kilang. Dan sebagai imbalannya diduga Bambang Irianto menerima sejumlah uang yang diterima melalui rekening bank di luar negeri,” beber dia.

Dalam penerimaan ini, Bambang mendirikan perusahaan cangkang bernama Siam Group Holding Ltd yang berkedudukan hukum di British Virgin Island. Bambang disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.