The news is by your side.

Menkum HAM Hari Ini Dipanggil KPK

0

Oleh: Rudi Hasan  |

Balicitizen.com, Jakarta –  Kasus megakorupsi pengadaan E KTP hingga kini masih bergulir. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak.

Hari ini penyidik KPK memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Yasonna bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Markus Nari (MN). “Iya, benar, ada jadwal pemeriksaan tersebut. Diagendakan dalam pemeriksaan untuk tersangka MN,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (25/6).

Adapun pemanggilan Yasonna dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota II DPR dari Fraksi PDIP. Selain Yasonna, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Markus, yaitu mantan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Taufiq Effendi, dan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo.

Sebelumnya, Yasonna juga telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus e-KTP lainnya yang saat ini sudah menjadi terpidana, seperti Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung dari pihak swasta. Selanjutnya, Yasonna juga pernah diperiksa sebagai saksi untuk Andi Agustinus alias Andi Narogong (pihak swasta), serta mantan Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo.

Markus Nari telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus terkait dengan e-KTP. Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP pada 2011 sampai dengan 2012 pada Kementerian Dalam Negeri, dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani, dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tipikor pada persidangan kasus e-KTP. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.