The news is by your side.

Pakar Hukum: Pasal 217-220 di RKUHP Sudah Seharusnya Dihapus

0

Oleh: Rudi Hasan  |

Balicitizen.com, Jakarta – Pasal 217 hingga Pasal 220 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap bermasalah. Pakar hukum pidana Suparji Ahmad menyarankan pasal-pasal itu dihapus.

“Saya berharap pasal harkat martabat dihapus, Pasal 217 sampai dengan 220, sehingga kemudian betul-betul responsif,” kata Suparji dalam diskusi publik di Jakarta, Sabtu (21/9).

Menurut dia, permintaan itu relevan ketika melihat pasal yang mengakomodasi hukuman pada penghina presiden/wapres tersebut menuai banyak kritikan. Jika dalam penundaan RKUHP pasal-pasal itu tak dihapus juga, semuanya akan sia-sia saja.

Sebab, masyarakat nanti tetap saja akan larut dalam polemik RKUHP seperti yang terjadi sampai sekarang ini. “Itu warisan kolonial, bertentangan dengan keputusan MK maka itu menjadi menarik kalau itu di-drop,” kata Suparji.

Dia berpendapat, penghapusan pasal-pasal bermasalah itu amat mendesak, karena keberadaannya juga mengandung multiinterpretasi. Sebut saja soal cara memutuskan sesuatu disebut penghinaan terhadap presiden, karena tafsirannya bergantung pada pemahaman masing-masing perseorangan.

Selain itu, media massa juga disebut Suparji bakal kena imbas penerapan pasal itu. Karena pasal tersebut akan memberangus kebebasan mereka dalam menyuarakan pendapat.

“Dikhawatirkan akan memasung kebebasan pers, menyebabkan banyak orang dipidanakan padahal mengkritik presiden itu kan jabatan mestinya, konsekuensi seorang pejabat, wajar-wajar saja dikritik,” kata dia. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.