The news is by your side.

Parpol Dituntut Bertanggung Jawab atas Kepala Daerah Korup

0

Oleh: Rudi Hasan  |   

Baliciitzen.com, Jakarta – Kepala daerah seyogianya adalah representasi partai politik. Jika kepala daerah menjadi maling alias koruptor, maka partai termasuk pihak yang paling bertanggung jawab.

“Untuk kepala daerah, pencegahan korupsi yang paling penting dimulai dari partai politik saat mengusung calon. Misalnya tidak ada menetapkan dan menerima mahar politik untuk maju pada pilkada,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (17/10).

Dia beranggapan, partai yang bersih akan melahirkan kepala daerah yang bersih pula. Namun, jika sejak awal perekrutan kepala daerah parpol berbicara mahar, dipastikan kepala daerah yang diusung parpol itu tak layak dan tak punya integritas. Menurut Febri, sejauh ini masih banyak ditemukan praktik mahar politik semacam itu, di samping masalah biaya kampanye.

Dia juga menuturkan, seharusnya partai mencalonkan putra daerah untuk memimpin kampung halamannya. “Sebab, jika (calon kepala daerah) diimpor dari luar, tentu biaya kampanye jauh lebih mahal untuk memperkenalkan kandidat,” kata dia.

Sampai hari ini, KPK telah menangkap dan memproses 121 kepala daerah yang terjerat rasuah. Febri pun lantas menghubungkan besaran gaji mereka dengan perilaku korup. Menurut dia, gaji kepala daerah sebenarnya mencukupi jika benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan sewajarnya.

Namun, ketika benih-benih perilaku korup sudah bersemai dalam diri seorang kepala daerah, gaji sebesar apa pun tak akan terasa cukup. Febri pun menceritakan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, Rabu (16/10) lalu.

Dalam proses penyelidikan kasus itu terungkap bahwa ternyata uang suap yang diduga diterima sang wali kota digunakan untuk menutupi biaya pelesiran anak dan bininya ke Jepang. “Kalau untuk hal seperti ini, berapa pun gaji kepala daerah tidak akan pernah cukup,” kata Febri.

Di luar itu, Febri melihat sekarang sudah ada peningkatan pendanaan partai politik yang selama ini abu-abu menjadi lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. “Kalau partai politik pendanaannya berasal dari pihak yang berkepentingan langsung terhadap proyek, perizinan maka kekuasaan dari parpol berisiko disalahgunakan oleh pengurus parpol yang berkuasa,” ucapnya. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.