The news is by your side.

Pasal Penghinaan Presiden Ancam Kebebasan Berekspresi

0

Oleh: Mujahir |

Balicitizen.com, Denpasar – Sejumlah pasal kontrversial bertebaran di RKUHP, satu di antaranya adalah pasal soal penghinaan kepada presiden.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pasal penghinaan presiden dalam revisi bisa mengebiri kebesaran berekspresi. Ini karena pasal tersebut multi intepretasi atau pasal karet.

“Pasal ini (penghinaan presiden) bisa jadi pasal karet,” kata Ketua DPP PKS, Jakarta, Jumat (20/9).

Dalam pandangan Mardani, wajar jika presiden menjadi pusat perhatian. Entah perhatian itu dalam bentuk kritikan atau komentar.

“Konstitusi sudah menyatakan kebebasan pendapat adalah hak warga negara. Dan Presiden sebagai pejabat yang mengurus urusan publik wajar akan selalu jadi pusat komentar,” kata dia.

Menurut Mardani, daripada meloloskan pasal itu dalam KUHP, lebih baik melakukan edukasi kepada masyarakat. Apalagi, pasal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai langkah yang bijak.

“Jauh lebih baik pendekatan literasi dan edukasi. Bukan langkah bijak pasal ini,” ucapnya.

Pasal-pasal terkait penghinaan presiden/wakil presiden ini tertuang dalam Pasal 218-220 RKUHP. Pasal itu berbunyi:

Pasal 218

(1) Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (bulan) atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 220

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan Wakil Presiden.

DPR dan pemerintah sudah menyepakati pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Rabu (18/9). Hasil kesepakatan itu rencananya akan dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.