The news is by your side.

PBNU Sarankan Perusahaan Pembakar Hutan Diseret ke Pidana

0

Oleh: Ahmad ZR  |

Balicitizen.com, Jakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas mengatakan, imparsialitas hukum harus diwujudkan terhadap pembakar hutan. Berbagai pendekatan perlu dilakukan, termasuk penegakan hukum di bidang hukum pidana, lingkungan hidup dan administrasi.

“Politik belah bambu dalam penegakan hukum tidak boleh terjadi, satu diinjak yang lain diangkat,” kata Robikin di Jakarta, Senin (16/9).

Ia menyatakan, paradoks hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas terhadap pembakar hutan juga harus dibuktikan sebagai sesuatu yang tidak benar. “Cabut izin perusahaan pembakar hutan dan pidanakan penanggung jawabnya,” ujarnya.

UU Kehutanan (UU 41/1999) dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) serta UU terkait lain mengancam ganjaran penjara dan denda bagi pembakar hutan. Sanksi administrasi berupa pencabutan izin perusahaan pun dapat dikenakan.

“Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dibebani hak dan kewajiban. Ya, subjek hukum, bisa berupa manusia atau korporasi,” katanya.

Di berbagai wilayah, ujarnya, NU menyerukan dan mengajak serta masyarakat muslim untuk melakukan shalat istisqa. “Memohon pertolongan Allah SWT dengan melakukan shalat dua rakaat agar diturunkan hujan,” ujar dia. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.