The news is by your side.

Pelanggaran Kuota Ekspor Nikel, Ini Bocoran Evaluasi Pemerintah

0

Oleh: Annisa Fadhillah  |

Balicitizen.com, Jakarta – Tadi malam, Menko Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan memberikan sebagian izin ekspor bijih nikel bagi eksportir yang tidak melanggar ketentuan jumlah ekspor. Serta, beberapa perusahaan ekspor nikel dan smelter masih dievaluasi.

“Saya rasa sudah sebagian selesai dievaluasi. Saya tidak tahu detailnya. Biar pak Bahlil nanti yang ngomong,” ujar Menko Maritim dan Investasi, Luhut B. Panjaitan, di Jakarta tadi malam (7/11).

Bahlil Lahadalia, selaku Kepala BKPM, kemarin sore mengatakan, bahwa hari Senin besok (11/11), BKPM akan melakukan rapat dengan para pengusaha Serta hasil dari rapat sekaligus perkembagan mengenai pelarangan ekspor nikel akan diberitahukan sesudah rapat itu.

Kemarin sore, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) dari Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak juga mengatakan bahwa masih ada evaluasi. Mulai dari evaluasi smelter nikel sampai evaluasi kebijakan pelarangan ekspor nikel dari Kementerian ESDM sendiri.

Sementara itu, pelanggaran kuota ekspor bijih nikel terkuak setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel sejak 29 Oktober 2019, melalui pihak pemerintah yaitu BKPM. Penghentian ekspor dipercepat karena dugaan ada perusahaan yang mengekspor bijih nikel melebihi kuota, meski keputusan pembatasan ekspor rencana akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Luhut sebelumnya mengatakan, ekspor bijih nikel banyak yang telah melebihi kuota dengan kenaikan hampir tiga kali lipat. Hal ini terlihat dari jumlah kapal pengangkut bijih nikel yang naik dari rata-rata 30 kapal per bulan menjadi 100-130 kapal per bulan, sejak September lalu.

Selain itu, banyak ditemukan perusahaan yang memiliki smelter maupun yang tidak, mengekspor bijih nikel dengan kadar tinggi mencapai 1,7% hingga 1,8% dan Luhut berpendapat bahwa itu diperkirakan merugikan negara. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.