The news is by your side.

Penyidik KPK Amankan 2 Koper Berkas dari Ruangan Nyoman Dhamantra

0

Oleh: Rudi Hasan  |

Balicitizen.com, Jakarta – Kasus pasca Operasi Tangkap Tangan KPK terus bergulir.  Kali ini tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Dhamantra (INY). Ruangan legislator asal Fraksi PDIP itu telah diperiksa tiga jam lebih, dan tim keluar dari sana dengan membawa dua koper.

“Hari ini dilakukan kembali penggeledahan di tiga lokasi, yang pertama di ruang kerja INY beliau adalah anggota DPR RI,” kata Pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Chrystelina GS, di Jakarta, Senin (12/8).

Penyidik mulai menggeledah ruang kerja Nyoman sejak pukul 15.00 WIB sore tadi. “Diamankan sejumlah dokumen yang terkait dengan impor yang menjadi kewenangan dari Kementan dan Kemendag,” ujar Chrystelina.

Pada Sabtu (10/8) lalu, KPK juga menggeledah kediaman Dhamantra di Jakarta. Penggeledahan ketika itu berujung pada penyitaan sejumlah dokumen. “Di apartemen INY daerah Permata Hijau, dan rumah anak INY daerah Cilandak, Jakarta Selatan,” ucap Chrystelina.

Selain dokumen terkait izin impor, tim juga menyita barang bukti elektronik. Sehari sebelumnya, Jumat (9/8), tim juga menggeledah ruangan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. “Ada penyegelan beberapa ruang di Kemendag dan Kementan,” kata dia.

Enam orang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam perkara ini. Mereka adalah Dhamantra; asisten Dhamantra, Mirawati Basri (MBS); pihak swasta bernama Elviyanto (ELV); pihak swasta bernama Chandry Suanda (CSU) alias Afung; pihak swasta bernama Doddy Wahyudi (DDW), dan; pihak swasta bernama Zulfikar (ZFK).

Dalam OTT pekan lalu, KPK juga menyita bukti transfer Rp 2,1 miliar dari Doddy Wahyudi dan menyita 50 ribu dolar AS yang dibawa oleh orang kepercayaan Dhamantra, Mirawati.

Chandry, Doddy, dan Zulfikar sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Dhamantra, Mirawati, dan Elviyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.