The news is by your side.

Pinjaman Daerah Masih Jadi Celah Praktik Rasuah

0

Oleh: Rudi Hasan   |    

Balicitizen.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian tentang pinjaman daerah. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyebut kajian ini diperlukan untuk memberikan rekomendasi guna menutup celah potensi korupsi dalam keseluruhan siklus pinjaman daerah.

“Meskipun pengaturan atas pinjaman daerah relatif ketat, dalam praktiknya masih terjadi korupsi,” kata dia di Jakarta, Selasa (15/10).

Salah satu yang dibeberkannya yakni kasus suap untuk memperoleh persetujuan DPRD atas pinjaman daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Permasalahan tersebut menjadi landasan KPK melakukan kajian tersebut.

Selain itu, kajian juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah. Hal ini dikatakan Febri akan mendorong kecenderungan meningkatnya permohonan pinjaman untuk membiayainya.

Data KPK, sampai akhir Mei 2019, di luar debitur pengalihan dari Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan, tercatat 19 pemda telah melakukan perikatan pinjaman dengan PT SMI. “Dengan total pinjaman sebesar Rp3,2 triliun dan melalui BPD sebesar Rp2,6 triliun,” kata Febri.

Sejak 2016 juga tercatat lebih dari 50 pemda telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kemendagri untuk dapat memulai proses peminjaman. Menurut Febri, semakin lama tren permohonan tersebut semakin meningkat.

Untuk mengupas hal ini, KPK melakukan pemetaan potensi korupsi dengan cara observasi. KPK juga melakukan wawancara dengan narasumber pada institusi yang menjadi objek kajian serta pihak-pihak relevan lainnya. “Serta menganalisis instansi yang menjadi lokus kajian,” kata Febri.

Beberapa lokus kajian KPK di antaranya mencakup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Selain itu, ada instansi di daerah seperti Pemerintah Provinsi Lampung, Pemkot Tebing Tinggi, Pemkab Gianyar, Pemkab Demak, dan Pemkab Konawe Selatan.

Febri mengatakan, hasil kajian memetakan sejumlah permasalahan dalam siklus kebijakan pemerintah daerah. Pertama yakni pemerintah daerah tidak menyiapkan dokumen perencanaan yang memadai atas kegiatan yang dibiayai dari sumber pinjaman.

“Minimnya penggunaan teknologi digital dalam proses dan penerbitan dokumen pinjaman daerah, serta belum adanya pengaturan atas konten minimum yang harus tercantum pada surat pertimbangan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Febri. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.