The news is by your side.

PKS Sebagai Oposisi Diminta Tegas Menolak Amendemen UUD 1945

0

Oleh: Ahmad ZR   |

Balicitizen.com, Jakarta – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mengapresiasi langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahwa amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus berdasar aspirasi publik. Menurut dia wacana amendemen UUD 1945 yang sedang mencuat tidak berangkat dari diskursus masyarakat luas.

“Faktornya sudah dijelaskan harus berangkat dari aspirasi publik. Sebab, apa yang terjadi saat ini tidak berangkat dari aspirasi publik,” kata Feri saat diskusi PKS Muda Talks bertajuk “Amendemen Konstitusi dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi” di Gedung DPP PKS, Jumat (29/11).

Namun, ia menilai usulan PKS soal menolak dan menerima itu mengaburkan sikap awal bahwa PKS semestinya menolak saja secara keseluruhan. Bagi Feri, PKS sebagai oposisi terhadap pemerintah harus memperjelas kepada publik sikap tegas ini.

“Karena itu akan membawa dan mewarnai PKS dalam ruang perpolitikan ke depan dengan ketegasan sikap terhadap amandemen Undang-Undang Dasar,” ujarnya.

Pada kesempatan sama, Wasekjen Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Anggi Aribowo mengatakan, PKS bisa menjadi lokomotif usulan memasukkan pasal-pasal pemberantasan korupsi dalam amendemen Undang-Undang Dasar. Ia melihat partai-partai politik lain lebih sibuk soal usulan perpanjangan masa jabatan Presiden dan penghapusan Pemilu Presiden dalam wacana amandemen.

Sementara PKS menawarkan ide mempermanenkan lembaga pemberantasan korupsi yang dalam konstitusi masih bersifat ad hoc. “Kalau mau, PKS bisa leading di situ,” tuturnya.

Anggi menilai partai lain sibuk di pasal amandemen masa jabatan presiden, belum lagi pemilu lokal dan nasional, termasuk pilpres calon seorangan. “Nah di sini PKS menjadi pelopor perubahan terkait pasal-pasal amandemen undang-undang dasar,” kata dia.

Ia menambahkan, PKS bisa saja menjajaki partai-partai lain. Tinggal daya jangkau PKS untuk merasionalisasi pasal-pasal pemberantasan korupsi untuk dimasukkan dalam amandemen.

“Sejak awal, pembentukan DPD RI sangat gigih dalam memperjuangkan lembaga pemberantasan korupsi independen, ini beriringan dengan komisi adhoc yang lain, seperti KPK, KPU, Komisi Yudisial, Pembebasan Pers, dan Komnas HAM,” ujarnya. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.