The news is by your side.

Polemik Harga Gas Mahal, Pakar: Konyol Jika RI Sampai Impor

2

Oleh: Andryanto S  |

Balicitizen.com, Jakarta – Polemik harga gas yang masih tergolong mahal dan tidak turun sejak 2016 membuat pemerintah berniat untuk membuka keran impor gas. Namun, pilihan membuka keran impor gas justru dinilai keliru dan konyol.

Pakar Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai bahwa upaya pemerintah dalam menekan harga gas dengan impor, adalah kesalahan besar.

“Pilihan impor bagi saya adalah tidak, ini keliru jika dimaksudkan untuk menekan harga gas,” kata Anggota Tim Reformasi dan Tata Kelola Migas (2014-2015) Fahmy Radhi di Jakarta, Rabu (8/1) malam.

Fahmy menegaskan kekeliruan dalam impor karena Indonesia memiliki sumber daya alam gas yang melimpah, menurutnya “konyol” jika sampai impor. “Secara pragmatis memang bisa saja dapat harga gas yang lebih murah dari impor, sehingga harga turun, tapi yang terjadi jangka panjang adalah dampak buruk,” katanya.

Dampak buruk pertama adalah Indonesia akan menjadi ketergantungan impor gas industri karena murah, padahal kita memiliki sumber daya yang banyak.

Kedua, Indonesia tidak akan bisa memiliki infrastruktur jaringan gas dalam jangka panjang. “Jangan kambing hitam-kan harga gas untuk mahalnya sektor industri, belum tentu harga-harga yang lain jadi turun,” katanya.

Selain itu, kebijakan DMO, itu sama halnya dengan subsidi, Fahmy menilai dampak buruknya adalah PGN akan menanggung kerugian dari dampak tersebut, sebab hanya perusahaan plat merah tersebut yang memiliki jaringan gas luas.

Kemudian, pengurangan pendapatan pemerintah hingga dipotong 2 dolar As per MMBTU juga memiliki dampak penerimaan negara akan turun dalam skala besar.

“Ya terobosan penurunan harga gas industri memang memiliki ‘buah simalakama’,” kata Fahmy. Secara tegas ia menilai bahwa memperbanyak jaringan infrastruktur pipa gas merupakan langkah yang baik untuk jangka panjang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan tiga hal untuk menuntaskan persoalan masalah harga gas untuk industri, salah satunya penghilangan porsi gas pemerintah. “Saya melihat yang pertama ada jatah pemerintah 2,2 US dolar per MMBTU, supaya jatah pemerintah ini dikurangi atau bahkan dihilangkan, ini bisa lebih murah,” kata Presiden dalam sambutan pembukaan rapat terbatas bertopik “Ketersediaan Gas untuk Industri” di Kantor Presiden.

Menurut Presiden, upaya itu harus dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penyesuaian jatah itu adalah bagian pemerintah yang masuk melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Jika jatah gas pemerintah disesuaikan, maka harganya bisa turun dari sekitar 8-9 dolar AS per MMBTU.

Hal kedua yakni “Domestic Market Obligation” (DMO) bagi gas diberlakukan dan dapat diberikan kepada industri. Lalu opsi ketiga yang diajukan Presiden yakni membebaskan impor gas untuk industri. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait
2 Comments
  1. sukiyaki says

    Game dengan kemenangan tiada batas,
    Game dengan penghasilan terbesar,
    Game dengan sensasi yang luar biasa,
    Kekayaan menanti anda…..
    Daftarkan diri anda dan bergabunglah,
    Hanya di dupa88,net

  2. jessi says

    Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Bola165 titik co sarana Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan
    untuk teman teman yang ingin bergabung bersama yang kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Bola165 titik co paling best ya guys…

Leave A Reply

Your email address will not be published.