The news is by your side.

Rapor Kabinet Kerja: Jaksa Agung HM Prasetyo Dapat Nilai 5,1

0

Oleh: Icheiko Ramadhanty  |

Balicitizen.com, Jakarta – Sejak Jokowi menunjuk HM Prasetyo memimpin Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 2014, protes publik sudah bermunculan. Protes itu lahir dari kekhawatiran mereka akan posisi Prasetyo sebagai kader Partai NasDem, sehingga dianggap memiliki konflik kepentingan saat menjalankan agenda-agenda penegakan hukum.

Kini, lima tahun telah berlalu. Apakah kekhawatiran publik itu terbukti? Mari kita telah lewat pemaparan para akademisi/pakar berikut.

Pengamat politik dari Universitas al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menuturkan, banyak hal yang harus dikoreksi dari Kejagung selama lima tahun ini. Lembaga tersebut belum mengalami reformasi lantaran masih menjadi alat politik dan kekuasaan.

Salah satu contoh kasus yang masih diperbincangkan hingga saat ini adalah ketika Hary Tanoesoedibjo berurusan dengan seorang jaksa, beberapa tahun lalu. Kejadian itu akhirnya memunculkan kesimpulan bahwa Hary dan gerbong Partai Perindo akhirnya memutuskan masuk ke dalam koalisi kubu pemerintah karena tekanan politik lewat kejaksaan.

“Itu karena jaksa agungnya dari kader partai,” ucap pengamat yang sering disapa Kang Ujang itu kepada Indonesiainside.id group Balicitizen.com Jumat (18/10) lalu.

Tak hanya itu, kata dia, banyak kepala daerah mengaku juga mendapatkan tekanan dari kejaksaan terkait urusan hukum dan politik. Ujang pun memberikan nilai 5,5 untuk kinerja lima tahun Prasetyo.

“Penegakan hukum oleh kejaksaan juga tidak terlalu memuaskan. Di titik inilah kejaksaan ke depan harus berbenah. Demi Indonesia yang lebih bersih,” ucap Ujang.

Senada dengan Ujang, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, juga belum melihat kinerja bagus dari sosok seorang HM Prasetyo. Dia menilai kedudukan jaksa agung lebih dimanfaatkan secara politis dengan cara menggunakan kekuasaan untuk memperluas pengaruh partainya.

Dia pun memberi nilai 4 untuk Prasetyo. “Belum lagi juga (posisi jaksa agung) digunakan untuk memukul lawan-lawan politiknya. Belum lagi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam penempatan jabatan-jabatan yang marak terjadi,” kata Ficar.

Masih sependapat dengan Ujang dan Ficar, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Wawan Masudi, menilai ada politisasi penegakan hukum oleh jaksa agung, khususnya pada proses-proses penegakan hukum yang ada di lapisan bawah.

“Itu cenderung menarget lawan politik dengan menggunakan banyak kasus. Kita tahu, yang namanya mencari pemimpin bersih di daerah itu kan susah. Di pusat juga susah,” ucapnya.

Menurut Wawan, ketika proses penegakan hukum memiliki dimensi politisasi yang kuat, itu akan menjadi problematik. Akibatnya, agenda-agenda pokok dari jaksa agung yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) yaitu mengenai pengusutan HAM, baik tentang Peristiwa 1998 maupun kejadian-kejadian lain, bisa disebut tak ada progres.

Dia mengatakan, intergritas dari seorang Prasetyo sebagai jaksa agung yang menjadi pilar penting di sistem check and balance, tidak berjalan secara optimal. Dia lalu memberikan nilai kisaran antara 5,5 dan 6 untuk kinerja Prasetyo selama berada di Kabinet Kerja.

“Menurut pendapat saya, Prasetyo masih memiliki dimensi politisasi penegakan hukum, khususnya dalam kasus yang ditangani KPK ternyata muncul di banyak tempat,” katanya.

Dari penilaian tiga akademisi di atas, nilai rata-rata untuk rapor kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo adalah 5,1. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.