The news is by your side.

Revisi UU KPK Rusak Agenda Reformasi

0

Oleh: Eko P  |

Balicitizen.com, Jakarta – Revisi UU KPK banyak menuai kecaman. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menilai revisi Undang-undang KPK berlawanan dengan kehendak reformasi. Dia menuturkan, setidaknya ada dua ketetapan (tap) MPR ditabrak oleh RUU KPK yang digulirkan DPR itu, yakni Nomor XI/MPR/1998 dan Nomor  VIII/MPR/2001.

“Apa yang bisa dibaca dari dua Tap MPR tersebut? Sederhana, reformasi menghendaki pemberantasan korupsi yang kuat dan kemudian KPK dibentuk,” ujar Agus di Jakarta, akhir pekan ini.

Menurut dia, melalui dua putusan itu, MPR ingin pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara tuntas di Indonesia. Tak hanya itu, ada dua undang-undang penting terkait pemberantasan korupsi yang juga hadir pascareformasi.

Yang pertama adalah UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Agus menyebutkan, ada bagian penting dalam UU Tipikor yang disahkan pada 1999 itu.

“Pada Pasal 43, diperintahkan pembentukan KPK. Hingga akhirnya lahirlah UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” kata dia.

Menurut dia, dari runtutan aturan di atas, publik dapat memahami kekeliruan berpikir sebagian orang saat ini. Terutama mereka yang menyebut KPK hanya dibentuk sementara waktu atau sering digunakan istilah ad hoc.

“Sebuah istilah yang keliru bahkan jika ingin mengatakan bahwa KPK bersifat sementara. Karena ad hoc justru berarti untuk tujuan tertentu,” kata dia.

Agus lantas menukil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor 49/PUU-XI/2013. Dalam putusan itu, ditegaskan bahwa posisi KPK sebagai lembaga yang bersifat penting bagi konstitusi. Selain itu, MK juga menegaskan KPK merupakan turunan dari Pasal 24 ayat 3 UUD 1945. Artinya, KPK sebagai badan-badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman.

“Sekarang, apakah berlebihan jika kita menyebut bahwa jika ada upaya melumpuhkan KPK adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi? Tentu saja, tidak,” ujar Agus. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.