The news is by your side.

Ribut di Desa Adat Bugbug Bali, AWK Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI

0

Oleh: Ari   |

Balicitizen.com, Denpasar – Masih ingat viralnya video perdebatan sengit di Desa Adat Bugbug Karangasem Bali yang banyak beredar di media sosial (medsos) hampir dua pekan lalu. Saat itu
Anggota DPD RI Arya Wedakarna alias AWK datang ke Desa Adat Bugbug, Karangasem dan dinilai justru memperuncing persoalan hingga akhirnya sempat ada keributan dalam rapat tersebut. Atas kejadian itu  AWK ini dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD RI, pada Kamis, 13 Februari 2020.

Kali ini yang melaporkannya adalah I Nengah Yasa Adi Susanto, asal Br Adat Dharmalaksana, Desa Adat Bugbug, Karangasem. Jro Ong, demikian Putra dari Jero Kaleran Desa Bugbug, Karangasem ini biasa dipanggil menegaskan bahwa pihaknya melaporkan AWK ke BK DPD RI agar kedepannya anggota DPD ini lebih berhati-hati, lebih sopan dan beretika dalam menyampaikan pandangan atau pendapat di muka umum dan bukan justru memprovokasi masyarakat.

Mejurutnya, dasar hukum atas pelaporan tersebut adalah Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib, pada Paragraf 3 Pengaduan tentang Perilaku Anggota DPD khususnya Pasal 314 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Masyarakat dapat mengajukan pengaduan tentang perilaku Anggota kepada Pimpinan DPD dan/atau Badan Kehormatan.

Adi Susanto yang juga Advokat pada kantor Hukum Widhi Sada Nugraha & Partners ini menyatakan bahwa ada beberapa dugaan pelanggaran terkait Tata Tertib dan pelanggaran etika yang diduga dilakukan oleh AWK saat pertemuan.

Salah satu pernyataan yang dia sampaikan misalnya AWK adalah orang yang paling berani di Bali dan tidak pernah takut pada siapapun, bahkan dia menyatakan akan memaki Gubernur maupun Bupati bila salah.

Pernyataan itu kata dia sudah tersebar di youtube di menit ke 15;32 yang diunggah oleh AWK. “Bukti rekaman video dari youtube dengan link: https://youtu.be/ROrbnezCQD4 serta bukti surat sudah saya lampirkan pada laporan ke BK DPD RI dan semoga pihak-pihak terkait termasuk Pihak Teradu AWK segera dipanggil, jadi tindakan tersebut juga melanggar ketentuan yang diatur pada Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 khususnya Paragraf 2, Kewajiban Anggota.Menurutnya Pasal 13 huruf g yang menyatakan anggota berkewajiban menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain.

Adi yang juga sering memberi advokasi Pekerja Migran Indonesia ini menegaskan bahwa tindakan AWK adalah melampui dari tugas, kewajiban dan tanggungjawab seorang anggota DPD sesuai dengan yang diatur di UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Tindakan AWK yang ingin menyelesaikan kasus adat tersebut juga tidak menghormati keberadaan suatu lembaga Adat yang bernama Kerta Desa yang sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Perda 4 tahun 2019.

Kata dia tindakan AWK juga diduga memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia khususnya Pasal 15 huruf a dan b. AWK juga diduga melanggar Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah khususnya Pasal 5 huruf d, e, f, i, j, k, dan p.

“Jadi intinya saya serahkan kepada BK DPD untuk menuntaskan laporan saya ini dan semoga apa yang saya laporkan mendapat keadilan,” terang dia.

Sambai berita ini diturunkan AWK belum bisa dimintai komentarnya terkait dengan laporan ini. Ari/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.