The news is by your side.

RUKHP: Pelaku Aborsi Ancamannya Lebih Tinggi Dibanding Koruptor

0

Oleh: Azhar AP  |

Balicitizen.com, Denpasar – Sejumlah pasal masih menuai pro kontra dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP). Salahsatunya ada pasal bagi  perempuan yang akan menggugurkan kandungannya ancaman hukumannya lebih lama dibanding koruptor.

Dalam draft RKUHP yang telah disepakati oleh Komisi III DPR RI bersama dengan pemerintah menyebutkan, tindakan aborsi atau menggugurkan kandungan dihukum penjara paling lama empat tahun.

Hal itu termaktub dalam pasal 470 ayat (1), yang berbunyi , “Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Nah, bila aborsi dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung maka dapat dipidana paling lama 12 tahun. Jika perempuan yang digugurkan kandungannya mati, hukuman penjara menanti selama 15 tahun.

Untuk Pasal 471 mengatur pidana penjara bagi setiap orang yang menggugurkan kandungan atas persetujuan perempuan tersebut. Aborsi dengan persetujuan ini diganjar pidana lima tahun penjara. Jika perempuan tersebut meninggal maka dikenai pidana delapan tahun penjara.

Kemudian Pasal 472 mengancam hukuman pidana tambahan dan juga pencabutan hak bagi tenaga medis. Baik dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu aborsi. Mereka akan dapat bonus tambahan sepertiga dari pidana utama yang dijatuhkan.

Dikecualikan hukuman bagi dokter yang menggugurkan kandungan karena darurat atau korban perkosaan, tidak dapat dipidana.

Menariknya, ancaman hukuman bagi pelaku aborsi ini melebihi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan masyarakat luas.

Pasal 604, 605, dan 607 yang mengatur ancaman pidana bagi koruptor malah dihukum lebih ringan dibanding KUHP yang lama. Hukuman bagi ‘maling uang rakyat’ diturunkan DPR dan pemerintah menjadi minimal dua tahun penjara.

Padahal di KUHP lama, hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi minimal empat tahun penjara.

Selain itu, RKUHP juga tidak lagi mengadopsi pengkhususan yang ada dalam UU Tipikor, dimana dalam pasal 15 disebutkan “Tindakan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi yang akan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana tindak pidana korupsi yang bersangkutan selesai dilakukan (delik penuh).

Karenanya RKUHP yang penuh kontroversi ini didesak masyarakat untuk ditunda pengesahannya.

“Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Direktur Imparsial Al Araf dalam keterangannya, Jumat (20/9). Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.