The news is by your side.

Sidang Bos Hotel Kuta Paradiso, Hakim Diminta Tolak Seluruh Dakwaan

1

Oleh: Ari  |

Balicitizen.com, Denpasar – Majelis hakim diminta menolakseluruh dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), sekaligus membebaskan  dan merehabilitasinama baik terdakwa Harijanto Karjadi, pemilikdan Direktur Utama PT Geria Wijaya Prestige (Hotel Kuta Paradiso), karena fakta-faktapersidangan memperlihatkan semua dakwaantidak terbukti.

Permohonan itu terungkap dalam nota pembelaan tim penasihat hukum HarijantoKarjadi yang dibacakan dalam sidang lanjutandengan majelis hakim yang diketuai Sobandi di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis(16/1/2020).  

Tim penasihat hukum yang dikoordinir Petrus Bala Pattyona itu menilai baik dakwaan kesatuyaitu menempatkan keterangan palsu dalam aktaotentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) atau dakwaan kedua sebagaimanadimaksud dalam Pasal 266 ayat (2) ataudakwaan ketiga tentang penggelapansebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP tidak terbukti.

Karena itu, tim penasihat hukum memintamajelis hakim menyatakan terdakwa  tidakterbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga. Demikian nota pembelaansetebal 176 halaman yang dibacakan bergantianoleh tim penasihat hukum Harijanto Karjadi, yaitu Berman Sitompul,  Alfred Simanjuntak, Dessy Widyawati dan Benyamin Seran.

Tim penasihat hukum juga memohon majelishakim memerintahkan JPU yang dikoordinir I Ketut Sujaya untuk segera mengeluarkanHarijanto Karjadi dari Rutan Kerobokan. Dalamsidang sebelumnya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama 3 tahun penjaraterhadap Harijanto Karjadi.

Tim penasihat hukum berpendapat berdasarkanuraian yuridis dan fakta-fakta yang terungkapdalam persidangan terbukti tidak ada satupunsaksi yang dapat memastikan atau menerangkanperbuatan terdakwa Harijanto Karjadimemberikan keterangan palsu dalam aktaotentik atau tindak pidana penggelapan.

Semua saksi yang memberikan keterangantidak pernah menyaksikan, mengalami, melihatatau mendengar perbuatan terdakwa HarijantoKarjadi,” ungkap nota pembelaan tersebut.

Selain itu, terbukti dalam persidangan bahwasemua saksi yang memberikan keterangandalam BAP adalah saksi-saksi yang diarahkanoleh penyidik untuk memberikan pendapatberdasarkan bahan-bahan berupa surat yang disodorkan penyidik untuk dipelajari dan memberikan keterangan.

Telah terbukti dalam akta notaris I Gusti AyuNilawati dalam Akta Nomor 10 tanggal 14 November 2011 tidak ditemukan peran ataukeadaan yang membuktikan bahwa terdakwasebagai pelaku atau menyuruh melakukan atauturut serta sebagai pelaku tindak pidana,” tegasnota pembelaan tersebut.

Di sisi lain, RUPS Perubahan Susunan Pengurusdan Pengalihan Saham dalam PT GWP telah memperoleh persetujuan dari Fireworks Ventures Limited selaku kreditur yang telahmembeli hak tagih yang dijual BPPN melaluiPPAK VI, setelah sebelumnya oleh GWP diajukan Surat Permohonan Persetujuan. Dengan demikian pengalihan saham dalam PT GWP tersebut telah memenuhi ketentuan dalamAkta Perjanjian Pemberian Kredit  No. 8, tanggal 28 November 1995.

Tim penasihat hukum Harijanto juga menegaskan bahwa terbukti bahwa pelapor(Tomy Winata) bukan pihak yang berkepentingan melaporkan tindak pidanamenempatkan keterangan palsu yang dibuatdalam Akta Notaris I Gusti Ayu Nilawati Nomor10 tanggal 14 November 2011 karena TomyWinata baru memiliki Hak Tagih berdasarkanCessie tanggal 12 Februari 2018 dari Bank China Construction Bank Indonesia (CCBI).

Apalagi, papar pembelaan itu, terbukti legalitasTomy Winata sebagai pihak yang berkepentingan dan memiliki hak tagih telahditolak oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat sesuai putusan perkara Nomor223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2019,dan terhadap putusan tersebut telah dikuatkanoleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sdalam Putusan Nomor: 702/PDT/2019/PT.DKI tanggal 26 Desember 2019.

Penuh Rekayasa ?

Pada bagian lain, tim penasihat hukum menilaiproses penyidikan hingga penuntutan terhadapHarijanto Karjadi penuh rekayasa karena tidakdidasari bukti permulaan yang cukup, karenalaporan Desrizal, yang bertindak atas namaTomy Winata, tidak didukung bukti-bukti,apalagi bukti berupa Akta Notaris I Gusti AyuNilawati Nomor 10 tanggal 14 November 2011 dalam kenyataannya ada beberapa versi, yaituyang  ada pada penyidik, JPUdan majelis hakim berbeda dengan yang ada pada Kementerian Hukum dan HAM.

Tim penasihat hukum juga menilai bahwaHarijanto Karjadi ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia, tanpa prosedur hukum, baik menuruthukum Indonesia atau hukum di Negara Malaysia sehingga muncul polemik di ParlemenMalaysia atas pelanggaran Kedaulatan Negara Malaysia yang dilakukan Kepolisian Polda Bali.

Di sisi lain, terdakwa menjalani masa penahanan yang menyimpang dari pasal-pasalpenahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 KUHAP tentangPenahanan dengan mengenakan pasal-pasal daritindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diancam dengan pidana 9 tahun agar sesuaidengan Pasal 29 KUHAP, sehingga terdakwadapat ditahan selama 120 hari, padahal PasalTPPU tidak didakwakan kepada terdakwa.

Berita Terkait
1 Comment
  1. jessi says

    Ayoo.. Kunjungi dan bergabung bersama Bola165 titik co sarana Game online yang memberikan kenyamanan buat para maniac gamers.!! Bonus bonus yang menakjubkan selalu di persiapkan untuk teman teman yang ingin bergabung bersama yang kami, yuks.. jangan buang waktu segera buktikan kalau Bola165 titik co paling best ya guys…

Leave A Reply

Your email address will not be published.