The news is by your side.

Sidang Gugatan Mutasi Sekda Karangasem Masih Bergulir di PTUN

0

Oleh: Ari  |

Balicitizen.com, Denpasar – Jumat (13/9) siang ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyidangkan perkara  gugatan Gede Adnya Mulyadi terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri yang memutasikan dirinya dari jabatan Sekda I menjadi staf biasa.

Dalam sidang ini tim kuasa hukum pemohon,  I Made Bandem Danan Jaya menghadirkan Kepala BKD Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana sebagai ahli dalam persidangan untuk didengarkan aturan tentang ketentuan dilakukannya pengambilan keputusan serta prosedur yang harus dilalui.

Lihadnyana mengawali soal dirinya yang baru menjabat selama kurang lebih 7 bulan sebagai kepala BKD Provinsi Bali. Dimana sebelumnya ditunjuk sebagai PLT pada posisi jabatannya sekarang yang dijalankan selama lebih dari 1 tahun.

Dia menjabarkan panjang lebar tentang aturan pemutasian dan keputusan dari undang-unsang kepegawaian dilingkup ASN. Dari apa yang dijabarkan ahli lebih pada menguatkan pihak pemohon (Adnya Mulyadi).

Dikatakan Lihadnyana bahwa soal persoalan ini telah diatur dalam kebijakan penyelenggara negara, harus mengacu kepada prosedur yang ada dan pada norma. Terlebih kata dia, keputusan yang diambil harus menjamin adanya sebuah akuntabilitas dan menjamin adanya rasa keadilan sesuai norma yang ada.

Jika seorang ASN diberhentikan atau dimutasikan dari jabatannya dan pejabat merasa keberatan. Hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan, dimana ada waktu selama 21 hari untuk mempelajari keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan dalam hal ini kepala daerah.

Setelah dipelajari keputusan tersebut, kata dia selama rentan 21 hari (waktu kerja) bisa diajukan permohonan menolak isi keutusan kepada si pembuat keputusan itu. Selanjutnya ada waktu 10 hari untuk menunggu jawaban dari si pembuat keputusan dan itu bisa di jawab tidak harus oleh si pembuat keputusan.

“Bupati khan punya staff. Tidak harus bupati yang menjawab, jika dianggap tidak ada jawaban atau putusan kembali apa yang diajukan pemohon dalam rentan waktu yang ditentukan 10  hari, artinya apa yang diajukan pemohon seolah bisa dianggap disetujui,” kata Lihadnyana.

Namun bila ditanggapi, dan pemohon masih menolak apa yang jadi putusan lanjutan, maka demikian Lihadnyana menyebut bisa dilakukan banding ke pemerintahan Provinsi Bali.

Hakim Uis Riyanti,SH.MH memimpin jalannya persidangan didampingi hakim anggota Anggota Diana Yustikasari,SH dan

Anita Linda Sugiarto. Ari/Balicizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.