The news is by your side.

Silang Pendapat Komisi VI: Kasih Ahok BUMN yang Sakit Saja

0

Oleh: Mujahir  |

Balicitizen.com, Jakarta – Anggota Komisi VI Fraksi PKB, Nasim Khan, mengklaim penetapan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, sebagai salah satu bos BMUN sudah tepat. Namun, ia menegaskan agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditempatkan di pos BUMN yang sedang sakit.

“BUMN yang sakit kalo bisa. Tetapi kalau pun ditaruh di bumn yang sudah bagus juga gak masalah. Tinggal dilanjutin saja biar lebih maksimal dan lebih baik,” kata Nasim di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/11).

Nasim berpandangan siapapun boleh mengisi kursi bos BUMN asal memilki kemampuan sebagai pengambil kebijakan. Dia berharap ada profesionalitas kepemimpinan dalam mengambil kebijakan tindakan juga harus kompetibel.

“Tempatkan segalanya pada ahlinya juga porsinya baik teoritis, teknis kebijakan yang bisa maksimalitas,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto. Ia juga meminta agar Ahok ditempatkan di BUMN yang bermasalah.

“Namun yang mesti diperhatikan adalah penempatan seseorang jadi Direksi BUMN harus dilihat dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya. Jangan ditempatkan di BUMN yang sudah stabil. Tapi tempatkan Ahok di BUMN yang sedang sakit,” ujar Darmadi.

Dia menyebut beberapa BUMN yang sakit, misalnya PLN, Jiwasraya, PTPN, dan Bulog. Namun, ia belum mengetahui pos mana yang cocok untuk Ahok.

“Saya tidak tahu mungkin Desember atau November, saya tidak tahu. Tanya ke Pak Menteri,” ujar Darmadi.

Hal berbeda disampaikan Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade. Meski mengaku tak masalah dengan kabar tersebut, namun ia mengingatkan agar Menteri BUMN terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Andre menyebut Ahok terlibat dalam dua kasus yang sampai saat ini belum menemui titik temu. Kedua kasus tersebut yakni kasus Sumber Waras dan pembelian tanah di Cengkareng, Jakarta Barat.

“Menteri BUMN bisa berkoordinasi dengan BPK dan juga dengan KPK untuk kasus Sumber Waras maupun pembelian tanah Cengkareng di mana yang dibeli itu adalah tanah DKI itu sendiri,” kata Andre.

Wasekjen Gerindra itu juga meminta agar penetapan itu bukan dilatar belakangi oleh kedekatan khusus oleh Presiden Jokowi. Apalagi, Ahok pernah mendampingi Jokowi kala memilih Jakarta.

“Jangan sampai ada yang mentang-mentang gitu loh, menjadi pimpinan BUMN karena dekat dengan Presiden,” ujar dia. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.