The news is by your side.

Transaksi Keuangan Pemprov Bali Secara Bertahap Bakal Dialihkan ke Nontunai

0

Oleh: Imam Rosidin  |

Balicitizen.com, Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sejak 1 Januaru 2018 telah secara bertahap telah melaksanakan implementasi transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

“Implementasi transaksi nontunai tersebut menunjukkan, bahwa Provinsi Bali dengan sungguh-sungguh mendukung elektronifikasi,” kata Gubernur Bali Wayan Koster.

Penerapan teknologi termasuk dalam transaksi keuangan pada saat ini telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Menurutnya, transaksi nontunai sangat dibutuhkan di Bali karena salah satu potensi pendapatan yang ada di kabupaten/kota berasal dari pajak hotel dan restoran.

Ia mengamati gejala belakangan ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali cenderung meningkat, namun dari segi pendapatan justru menurun. “Jadi pasti ada yang salah. Cuma di titik mana salahnya kami sedang mendalami. Salah satu faktor untuk mengoptimalisasi adalah dengan cara penerapan teknologi seperti ini agar transaksinya dijalankan secara nontunai,” kata dia. Oleh sebab itu ia sangat menyambut baik dan mendukung program nontunai ini.

Kemudian ia mengatakan bahwa Pemprov Bali mengapresiasi Bank Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali yang selama ini senantiasa mendukung serta memfasilitasi guna memastikan implementasi transaksi nontunai pada pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lancar. Ari/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.