Penarikan vaksin yang lambat di Indonesia telah dipersulit dengan kartu identitas yang diperlukan

Keluarnya vaksin yang lambat di Indonesia sangat mempengaruhi komunitas suku. Dan mereka sudah menjadi salah satu orang yang paling rentan di negara ini.

Indonesia belum terlepas dari gelombang kedua epidemi COVID-19 yang menghancurkan. Sementara itu, persyaratan penerima vaksin menunjukkan nomor identifikasi nasional menyangkal vaksin asli. Komite Advokasi Terkemuka untuk Masyarakat Adat mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Anggota masyarakat rentan seringkali tidak memiliki KTP.

Dari sekitar 20 juta penduduk asli Indonesia, hanya 20.000 yang mengatakan bahwa mereka telah menerima suntikan pertama Rukka Sombolingi, Sekjen Aliansi Masyarakat Asli Nusantara atau AMAN.

Menurut gugus tugas COVID-19 pemerintah, total 40 juta orang Indonesia telah menerima setidaknya satu dosis vaksin; 20 juta dari mereka telah menerima dua tembakan.

208 juta orang Indonesia akan ditikam

Bulan lalu, Indonesia mencatat jumlah kematian dan rawat inap dari Kovit-19. Sistem medis negara Menjadi Banjir Dengan kasus baru ini.

Pemerintah Presiden Joko Widodo telah menetapkan target vaksinasi 208 juta dari 270 juta penduduk negara itu. Tetapi para pembela hak asasi manusia mengatakan kurangnya kartu identitas di antara orang-orang yang rentan mempengaruhi tujuan itu.

Baca lebih lajut

Perintah terbaru dari Kementerian Kesehatan tentang pengenalan vaksin menyatakan bahwa memiliki nomor identifikasi nasional adalah status menerima vaksin. Nomor ini, yang disebut NIK, yang dapat dibandingkan dengan Nomor Registrasi Nasional (atau nomor BSN di Belanda), dapat ditemukan pada kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah.

Selain bakti sosial dan jaminan kesehatan, NIK juga diwajibkan mengikuti pemilu. Tetapi anggota masyarakat rentan seringkali tidak memiliki kartu identitas.

Kartu identitas yang dibutuhkan menjadi kendala utama

Mijak Tampung Komunitas Orang Rimba mengatakan lebih dari separuh komunitasnya yang tinggal di hutan Michael Hulu di pulau Sumatera tidak memiliki kartu identitas.

Pada 29 Juli, Federasi Masyarakat Sipil mengirim surat kepada Presiden Widodo dan pejabat pemerintah lainnya yang meminta akses vaksin untuk masyarakat adat dan kelompok rentan. Di dalamnya mereka berpendapat bahwa tidak adanya kartu identitas seharusnya tidak menjadi penghalang untuk mengakses vaksin.

Bagi masyarakat adat yang tinggal di daerah yang tidak dapat diakses di pulau-pulau terluar dan terdalam negara, memiliki NIK untuk mendapatkan vaksinasi dapat menjadi kendala utama, kata Ruka.

Variasi delta dalam komunitas suku

“Pemerintah harus mengambil langkah yang bijaksana karena ini menyangkut nyawa manusia, bukan hanya pemilu,” katanya. Bagi masyarakat adat, mendapatkan NIK sudah sulit di masa normal; Terutama selama periode epidemi. ‘

Dia melanjutkan: ‘Akses ke vaksin harus diperluas dan prioritas harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkannya.’

“Pemerintah sangat lambat dalam menangani Pemerintah-19.”

Masyarakat adat Indonesia selamat dari epidemi tahun lalu, kata Ruka, dan varian delta baru sekarang menyebar ke banyak komunitas. Dia berbicara tentang bagaimana COVID-19 menyebar dengan cara ini ke komunitas suku di Aru Gaya di Provinsi Kalimantan Utara; Lamondau di Provinsi Kalimantan Tengah; Toraja-nya dan Toraja Utara di Sulawesi Selatan; Kepulauan Aru di Siki dan Maluku di Sulawesi Tengah.

Kurangnya kampanye pendidikan vaksin untuk komunitas suku merupakan kendala lain, kata mereka yang terlibat. Mijak berbicara tentang bagaimana misinformasi tentang vaksin menyebar ke komunitasnya di Zambia. Hal ini meningkat karena kurangnya kampanye pemerintah untuk mendidik masyarakat tentang vaksin dengan benar.

Wawan dari masyarakat suku Rambang Kabak Tenga di Sumatera Selatan menyimpulkan, “Pemerintah-19, pemerintah sangat lambat, terutama di kalangan masyarakat adat.

Artikel ini pertama kali muncul situs indonesia Diterjemahkan oleh IPS dari IPS Partner Mongabay.