BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Partai konservatif yang berkuasa di Kroasia tetap menjadi partai terbesar, meski kehilangan kursi

Partai konservatif yang berkuasa di Kroasia tetap menjadi partai terbesar, meski kehilangan kursi

Pemimpin partai Plenković dari Partai Uni Demokratik Kroasia yang konservatif

Berita Noos

Di Kroasia, partai konservatif yang berkuasa, HDZ, memenangkan pemilihan parlemen. Berdasarkan hasil awal, partai tersebut memenangkan 60 kursi dari 151 kursi di Parlemen Kroasia, yang tidak cukup untuk memerintah sendirian. Pada pemilu sebelumnya, partai tersebut meraih 66 kursi.

Partai terbesar kedua, sebuah aliansi yang mencakup Partai Sosial Demokrat dan partai sayap kiri dan tengah lainnya yang dipimpin oleh Presiden Milunović, memenangkan lebih dari empat puluh kursi. Partai Nasional Demokrat sayap kanan menempati posisi ketiga dengan tiga belas kursi.

Hasilnya berarti sulitnya pembentukan pemerintahan. Misalnya, Uni Demokratik Kroasia mendukung bantuan ke Ukraina, namun pihak oposisi menentang bantuan tersebut. Pemimpin HDZ Plenkovic menampilkan dirinya sebagai orang yang pro-Barat dan pro-Eropa.

Lawannya dari SPD, Milanovic, secara teratur membuat pernyataan pro-Rusia dan menentang dukungan senjata untuk Ukraina. Menurutnya, hal itu hanya membuat perang terus berlanjut.

“Parlemen akan lebih terpecah dan perundingan koalisi akan memakan waktu lebih lama,” kata Mario Piekarski, analis di sebuah konsultan Inggris, kepada Reuters. “Pemerintahan minoritas, yang dipimpin oleh Uni Demokratik Kroasia atau Partai Sosial Demokrat, akan menjadi lebih tidak stabil dan kemungkinan tidak akan bertahan sampai akhir.”

korupsi

Pemilu di Kroasia memiliki awal yang penuh gejolak. Awalnya HDZ terlihat bisa menang dengan mudah di bawah kepemimpinan Plenković, namun Presiden Milunović tiba-tiba mengumumkan pada pertengahan Maret bahwa ia akan menjadi kandidat Partai Sosial Demokrat. Dia menuduh Plenković dan Uni Demokrat Kroasia melakukan korupsi.

Mahkamah Agung Kroasia memutuskan bahwa presiden tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu dan harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Milunović tidak peduli dengan pernyataan ini. Dia mengatakan dia tidak akan mengundurkan diri kecuali dia memenangkan pemilu.