BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Perusahaan Tiongkok mengurangi kepemilikannya di smelter nikel Indonesia

Perusahaan Tiongkok mengurangi kepemilikannya di smelter nikel Indonesia

Perusahaan Tiongkok masuk percakapan Dengan calon investor akan mengurangi kepemilikannya di smelter nikel Indonesia. Langkah ini dapat berdampak besar pada pasar kendaraan listrik global. Tujuannya adalah agar produk mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pajak kendaraan listrik AS berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA).

Menurut IRA, bahan yang digunakan dalam kendaraan listrik atau baterai harus disediakan oleh perusahaan yang kepemilikannya tidak lebih dari 25 persen oleh “entitas asing terkait”. Hal ini berlaku untuk perusahaan dari Tiongkok, Rusia, Korea Utara, dan Iran. Indonesia, produsen nikel terbesar di dunia, sedang merundingkan kesepakatan mineral penting dengan Washington agar nikelnya memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam rantai pasokan yang diakui IRA.

Perusahaan Tiongkok mendominasi industri nikel di Indonesia

Namun industri nikel Indonesia didominasi oleh perusahaan China seperti Tshingshan Holding Group, Zhejiang Huayou Cobalt, dan Legend Resources and Technology. Untuk memenuhi standar kredit pajak AS, perusahaan-perusahaan ini berupaya mengurangi kepemilikan mereka di pabrik asam kaustik bertekanan tinggi (HPAL) yang sedang dibangun atau dalam tahap perencanaan.

Menurut Septian Hario Seto, Wakil Menteri Kelautan dan Investasi, perusahaan-perusahaan Tiongkok sedang mendekati perusahaan-perusahaan Indonesia dan Korea Selatan untuk potensi kemitraan di pabrik HPAL. Idenya adalah untuk mengurangi pentingnya perusahaan Tiongkok dan membuat produk mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pajak AS.

Tidak ada intervensi pemerintah

HPAL adalah metode produksi nikel yang digunakan pada baterai kendaraan listrik dari bijih nikel. Perusahaan Tiongkok akan memasok teknologinya, sedangkan investor Indonesia akan memasok bijih nikel dan investor Korea akan bertindak sebagai pembeli.

Seto menegaskan, upaya tersebut merupakan upaya bersama antar perusahaan, tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini merupakan perkembangan penting karena menunjukkan bahwa perusahaan swasta mengambil inisiatif untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar dan persyaratan peraturan.

READ  Peran firma hukum masih dipertanyakan dalam kasus pertanahan di Indonesia

Dalam kunjungannya ke Jakarta pekan lalu, pejabat AS Jose Fernandez mengatakan bahwa perundingan kedua negara mengenai perjanjian mineral penting tersebut mengalami kemajuan positif, namun ia tidak memberikan rincian mengenai jadwalnya. Hasil dari negosiasi ini dapat mempunyai implikasi yang signifikan terhadap pasar kendaraan listrik global dan industri nikel di Indonesia.

Soket utama

– Perusahaan-perusahaan Tiongkok berusaha mengurangi kepemilikan mereka di pabrik peleburan nikel Indonesia untuk memenuhi standar kredit pajak AS
Kemitraan dengan perusahaan Indonesia dan Korea Selatan sedang dijajaki untuk mencapai tujuan ini.
– Tidak ada intervensi pemerintah yang diharapkan karena upaya ini merupakan inisiatif bisnis-ke-bisnis