BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Presiden Tshisekedi mengumumkan kemenangannya di Kongo, dan pihak oposisi berbicara tentang penipuan

Presiden Tshisekedi mengumumkan kemenangannya di Kongo, dan pihak oposisi berbicara tentang penipuan

Pendukung Presiden Tshisekedi di dekat posternya

Berita Noos

Felix Tshisekedi, Presiden Republik Demokratik Kongo saat ini, terpilih kembali untuk masa jabatan kedua dalam pemilu. Menurut komisi pemilihan negara, Tshisekedi meraih lebih dari 73 persen suara. Pihak oposisi menolak pemilu tersebut dan menggambarkannya sebagai pemilu yang curang.

Hasilnya, pengusaha Moise Katumbi tertinggal jauh dari Tshisekedi dengan perolehan 18 persen suara, sedangkan Martin Fayulu mendapat 5 persen. Peraih Hadiah Nobel Perdamaian Denis Mukwege, seorang dokter yang terkenal karena merawat perempuan yang mengalami pelecehan seksual di Kongo timur, dilaporkan menerima kurang dari 1 persen.

Presiden Felix Tshisekedi berkuasa pada tahun 2019 setelah pemilu yang kontroversial. Kongo mempunyai sejarah pemilu kontroversial yang bisa berakhir dengan kekerasan. Banyak warga Kongo yang tidak mempercayai institusi pemerintah.

Sebelum hasil pemilu diumumkan, kandidat oposisi, termasuk Katumbi, menyatakan menolak hasil tersebut. Mereka meminta para pendukungnya untuk turun ke jalan untuk melakukan protes setelah hasil awal diumumkan. Katumbi sebelumnya telah mengumumkan bahwa dia tidak akan mengajukan banding atas hasil tersebut karena kurangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

Pergilah ke jalan

“Kami dengan tegas menolak pemilu palsu dan hasilnya,” kata kandidat oposisi utama dalam pernyataan bersama. Mereka menuntut agar pemilu baru diadakan dengan badan pemilu baru pada tanggal yang disepakati oleh semua orang.

Mereka berkata: “Kami menyerukan rakyat kami untuk turun ke jalan secara massal setelah adanya pengumuman kecurangan pemilu.” Pemerintah Kongo menolak seruan sebelumnya untuk mengadakan pemilu baru.