BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Indonesia menyatakan e-sports sebagai olahraga resmi » TalkEsport

Indonesia menyatakan e-sports sebagai olahraga resmi » TalkEsport

Pemerintah Indonesia telah resmi mengakui eSports sebagai salah satu cabang olahraga. Kemenpora RI dan Komisi Olahraga Nasional (KONI) memberikan persetujuannya terhadap e-sports pada Munas KONI Pusat tahun 2020.


Menurut laporan olahragapemerintah Indonesia juga telah menunjuk Komite Tata Kelola Esports Indonesia (PB ESI) sebagai “satu-satunya lembaga yang dapat meliput esports di Indonesia di bawah payung KONI.”

Indonesia menjadi negara ketiga setelah Filipina dan Malaysia yang mengakui e-sports setara dengan olahraga tradisional di antara negara-negara Asia Tenggara.

PB Esports Indonesia (PBESI) didirikan dengan tujuan “mendorong pertumbuhan esports di Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai hub esports paling aktif dan menarik di Asia,” kata timnya. Situs Resmi.

Pengakuan terhadap eSports yang setara dengan olahraga reguler memberikan banyak peluang bagi industri ini. Mungkin perubahan yang paling signifikan adalah penerapan turnamen eSports di acara olahraga nasional misalnya Pekan Olahraga Nasional (BONN). Bon O Pekan Ulaharaja Nasional Ini adalah acara multi-olahraga yang diadakan setiap empat tahun sekali di Indonesia.

“E-sports layak diakui sebagai olahraga resmi karena melibatkan keterampilan, ketangkasan, dan strategi yang merupakan salah satu alat terpenting bagi setiap atlet esports,” ujar Ketua Dewan Pengurus Harian PB ESI pada kesempatan yang sama. konferensi.

Esports telah diikutsertakan dalam turnamen multi-olahraga internasional seperti Asain Games 2018 di mana League of Legends, StarCraft II dan Clash Royale dimainkan sebagai olahraga demonstrasi. Kemudian pada tahun 2019, SEA Games untuk pertama kalinya memasukkan eSports dalam perebutan medali.

READ  'Belanda menggunakan kekerasan struktural ekstrem di Indonesia, tetapi Den Haag mengabaikannya'