The news is by your side.

Kasus Harun Masiku Bisa Turunkan Elektabilitas PDIP di Pilkada 2020

0

Oleh: Urban Adiwijaya

Balicitizen.com, Jakarta – Kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih 2019-2024 yang dilakukan caleg PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, sepertinya bakal merugikan partai berlambang banteng itu. Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai kasus itu akan berdampak terhadap elektabilitas PDIP pada Pilkada 2020.

“Saya kira besar atau kecil pasti berdampak. Tetapi sejauh mana dampaknya, tentu harus diukur melakukan penelitian lebih dulu,” ujar Emrus di Jakarta, Minggu (12/1).

Menurut Emrus, dugaan adanya keterlibatan oknum partai lainnya dalam kasus itu bis memengaruhi kepercayaan publik terhadap PDIP. Oleh karena itu, Emrus menyarankan agar PDIP segera menyusun langkah-langkah strategis untuk dapat memenangkan pertarungan pada Pilkada yang dilaksanakan pada 23 September 2020.

Menurut dia, setidaknya ada tiga langkah yang bisa dilakukan PDIP untuk bisa meredam dampak dari kasus suap Harun Masiku pada Pilkada 2020. Pertama, PDIP sebaiknya mengusung calon kepala daerah yang telah memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang baik di masyarakat.

“Majukan calon-calon yang sudah diterima oleh masyarakat, tokoh masyarakat, yang kredibel, yang berintegritas,” ucap Emrus.

Kedua, calon kepala daerah dari PDIP yang berkompetisi harus menawarkan program kerja yang jelas, terukur, dan pro terhadap kesejahteraan rakyat. Ketiga, para calon kepala daerah harus membuat janji politik yang ditandangani langsung oleh yang bersangkutan, sebagai bukti nyata keseriusan mereka menjadi kepala daerah.

“Jadi buat semacam perjanjian politik, yang ditandangani langsung,” kata pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu.

Jika langkah-langkah itu dilakukan, PDIP diyakini bisa “menyelamatkan muka” di pilkada yang akan berlangsung di 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten itu.

Pada Rabu (8/1), KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan. Wahyu diketahui meminta dana operasional Rp900 juta untuk membantu kader PDIP Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat pengganti antarwaktu (PAW).

KPK total telah mengumumkan empat tersangka terkait kasus suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 hingga 2024 itu. Sebagai penerima yakni Wahyu dan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). Sedangkan sebagai pemberi yakni Harun Masiku (HAR) dan Saeful (SAE) dari unsur swasta. Ari/INI/Balicitizen

 

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.