The news is by your side.

Tak Puas Putusan Lokal, Kasus Caleg Nasdem Buleleng Dibawa ke Bawaslu RI

0

Oleh: Ari  |

Balicitizen.com, Denpasar –  Ketua Dewan Pembina LSM-FPMK Buleleng Gede Suardana membawa kasus Dr Somvir ke Bawaslu RI. Dia tak terima dengan putusan Bawaslu Bali.

Laporan ke Bawaslu RI ini ia lakukan sebagai permohonan koreksi ke Bawaslu Pusat. Pihaknya sudah menyerahkan surat permohonan/ permintaan koreksi terhadap Rekomendasi Bawaslu

Provinsi Bali atas Laporan Dugaan

Pelanggaran Pidana Pemilu Dr. Somvir,.

Ia membeberkan sejumlah alasan penolakan rekomendadi Bawaslu Bali dan meminta Bawaslu RI mengoreksi rekomendasi tersebut. Pertama, ia menilai Bawaslu Bali bersama Sentra Gakkumdu dalam menjatuhkan Rekomendasi tidak melihat secara keseluruhan fakta yang ada. “Atau dengan kata lain Bawaslu Provinsi Bali bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Bali tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi, bukti surat, maupun bukti petunjuk, bahkan Bawaslu Provinsi Bali bersama Sentra Gakkumdu tidak meminta klarifikasi dari Ahli untuk didengar keterangannya, sehingga sangat jelas terlihat bahwa Bawaslu Provinsi Bali bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Bali membiarkan terjadinya perbedaan pendapat hukum dari masing-masing institusi dalam Sentra Gakkumdu yang berujung merugikan kepentingan hukum Pelapor,” jelasnya.

Kedua, dengan tidak ditingkatkannya laporannya ke tahap Penyidikan akibat perbedaan pendapat hukum dari masing-masing institusi dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bali maka tergambar dengan jelas bahwa masing-masing institusi dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bali memiliki kepentingan berbeda dan mengabaikan Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Ketiga, pihaknya sudah menyampaikan ke Bawaslu Bali berbagai bukti dugaan tindak pidana pemalsuan LPPDK Dr. Somvir, di antaranya bahwa pada 12 Pebruari 2019, Dr. Somvir memesan alat peraga kampanye (APK) Pemilu SINGARAJ A LETTER; Bahwa pada masa kampanye Pemilu, Alat APK milik Dr. Somvir seperti Baliho dan Spanduk banyak terpasang di Kabupaten Buleleng, bahkan beberapa Baliho Besar milik Dr. Somvir terpasang pada Bilboard berbayar;  APK Dr. Somvir juga berbentuk Specimen surat suara Pemilu, Kartu Nama, serta Stiker yang tersebar ke masyarakat. “Bahkan Dr. Somvir juga memberikan imbalan sejumlah uang kepada pemilih maupun kepada anak-anak yang belum memiliki hak memilih,” katanya.

Sebelumnya, Gede Suardana melaporkan Dr. somvir ke Bawaslu Bali atas dugaan tindak pidana pemilu dengan memalsukan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Pemilu Legislatif 2019. Dalam LPPDK itu, tak ada sama sekali penerimaan dan pengeluaran dana selama hampir 8 bulan masa kampanye alias Rp.0.

Laporan itu kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan setelah Bawaslu Bali bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Bali memutuskan laporan terhadap Dr. Somvir memenuhi unsur formil dan materil. Ia diduga melanggar Pasal 497 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setelah batas waktu tahap penyelidikan selesai, Sentra Gakkumdu Provinsi Bali pada 10 Juli lalu memutuskan kasus tersebut tak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan karena adanya perbedaan pendapat hukum dari masing-masing institusi dalam sentra Gakumdu Provinsi Bali. Bawaslu Bali juga gagal menghadirkan ahli hukum untuk diminta pendapat hukum atas kasus dugaan tindak pidana pemilu tersebut.

Pelapor, Gede Suardana, tak menerima keputusan Bawaslu tersebut. Ia pun melaporkannya ke Bawaslu RI. Ari/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.