The news is by your side.

Ini Rencana Kenaikan Iuran BPJS Versi Sri Mulyani dan DJSN

0

Oleh: Suandri Asah  |

Balicitizen.com, Jakarta – Ada dua usulan terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan dua besaran berbeda.

Sri Mulyani mengatakan, kenaikan iuran diperlukan untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan. Pada tahun ini, dia memperkirakan defisit akan membengkak hingga Rp32,8 triliun.

Selain Sri Mulyani, DJSN juga menyarankan kenaikan dengan alasan sustainibilitas JKN pada 2021. Namun dengan asumsi pemerintah telah menyelesaikan akumulasi defisit sampai akhir 2019.

Berikut daftar usulan kenaikan iuran peserta BPJS kategori peserta bukan penerima upah (PBPU). Peserta PBPU adalah pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri.

Iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) versi Sri Mulyani:

a. Kelas 1 : Rp 180.000 dari sebelumnya Rp 80.000

b. Kelas 2 : Rp 110.000 dari sebelumnya Rp 51.000

c. Kelas 3 : Rp 42.000 yang sebelumnya Rp 25.500

Iuran PBPU versi DJSN:

a. Kelas 1 : Rp 120.000 dari Rp 80.000

b. Kelas 2 : Rp 75.000 dari Rp 51.000

c. Kelas 3 : Rp 42.000 dari Rp 25.500

Adapun kenaikan iuran kepesertaan lainnya diusulkan oleh DJSN. Berikut rinciannya:

a. Iuran peserta penerima upah (PPU), yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non PNS, Pegawai Swasta, dan Pekerja yang menerima upah dan juga warga negara asing (WNA) yang sudah bekerja di Indonesia minimal selama 6 bulan.

Kategori BPJS PPU ini biasaya didaftarkan oleh instansi atau perusahaan dimana mereka bekerja, sebagai Peserta BPJS yang ditanggung oleh perusahaan / badan usaha.

Adapun besaran yang ditanggung badan usaha adalah 5% dengan batas atas upah Rp 12 juta dari sebelumnya Rp 8 juta.

Sementara, iuran peserta PPU dari kantor pemerintah adalah 5% dari take home pay yang sebelumnya 5% dari gaji pokok + tunjangan keluarga.

b. Iuran penerima bantuan iuran (PBI) diusulkan naik Rp 42.000 dari sebelumnya Rp 23.000. Iuran ini dibayarkan oleh pemerintah. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.