The news is by your side.

Kubu Jokowi Anggap Bambang Widjojanto Salah Kaprah soal Posisi Ma’ruf Amin

0

Oleh: Azhar P  |

Balicitizen.con, Jakarta – Tudingan dari Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), yang meminta paslon 01 didiskualifikasi karena Ma’ruf Amin punya jabatan di BUMN dijawab Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Inas Zubir.

Inas menilai Bambang Widjojanto salah kaprah soal keputusan Mahkamah Agung terkait BUMN. “Pak Bambang salah kaprah dengan keputusan MA,” kata Inas melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (17/6).

Inas menegaskan, keputusan MA tersebut sudah sangat jelas, bahwa penyertaan modal negara atau saham negara di BUMN kepada BUMN lainnya atau PT, tetap menjadi BUMN. “Contohnya adalah PGN ketika saham negara sebesar 56,9 persen dialihkan kepada Pertamina sebagai penyertaan modal negara (PMN non cash) ke Pertamina, sehingga berdasarkan keputusan MA ini maka PGN tetap sebagai BUMN,” kata Inas.

Dia mengatakan hal itu sangat berbeda dengan PT Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah di mana negara tidak melakukan penyertaan modal di sana. “Pemerintah juga tidak pernah menyerahkan sahamnya di PT Bank Mandiri (persero) Tbk kepada Bank Syariah Mandiri. Demikian juga PT Bank BNI Syariah,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI yang salah satu mitra kerjanya adalah BUMN.

Sementara menurut Bambang Widjojanto, paslon 01 harus didiskualifikasi karena Ma’ruf secara meyakinkan punya jabatan di BUMN. Dia menjelaskan, ketika menjabat di anak perusahaan BUMN, itu berarti Ma’ruf juga terkait dengan perusahaan pelat merah. “Ada putusan MA (Mahkamah Agung) Nomor 21 Tahun 2017, ini hasil judicial review, yang menyatakan bahwa anak perusahan itu juga disebut sebagai BUMN,” kata pria yang akrab disapa BW ini di Jakarta, Ahad (16/6).

Menurut dia, dengan ketentuan MA itu, pencalonan Ma’ruf jelas tak memenuhi persyaratan. Dengan begitu, mustasyar PBNU itu tak bisa menjadi calon wakil presiden. Artinya, Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat petahana juga tak bisa melanjutkan kekuasaannya untuk periode kedua.

“Secara hukum harusnya selesai, tinggal MK mempunyai kemauan untuk menggunakan argumen itu sebagai dasar,” kata dia. Ari/INI/Balicitizen

Berita Terkait

Leave A Reply

Your email address will not be published.