BALICITIZEN

Ikuti perkembangan terkini Indonesia di lapangan dengan berita berbasis fakta PosPapusa, cuplikan video eksklusif, foto, dan peta terbaru.

Menteri Pertahanan AS mendukung modernisasi militer Indonesia

Menteri Pertahanan AS mendukung modernisasi militer Indonesia

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menekankan pentingnya modernisasi militer Indonesia dalam pertemuan dengan menteri pertahanan Indonesia pada saat Washington memperketat hubungannya di Asia Tenggara di tengah persaingan geopolitik dengan Tiongkok.

Austin disambut di Pentagon pada hari Kamis oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, mantan komandan pasukan khusus dan politisi veteran yang diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai presiden tahun depan.

Pertemuan tersebut terjadi ketika Indonesia, negara kepulauan berpenduduk 270 juta jiwa, berupaya memodernisasi militernya dan mengganti peralatan yang sudah tua. Tahun ini, 134,3 triliun rupee ($8,89 miliar) akan dialokasikan untuk pertahanan, yang merupakan alokasi terbesar dalam anggaran negara, dan jumlah serupa akan dialokasikan tahun depan.

Selama dekade terakhir, belanja pertahanan per kapita dan proporsi PDB Indonesia merupakan yang terendah di antara enam negara emerging market di Asia Tenggara, menurut data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Pentagon mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa menteri pertahanan kedua negara memiliki niat yang sama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, “seperti modernisasi pesawat tempur, pesawat tempur multi-misi baru, dan tambahan pesawat angkut sayap tetap dan helikopter.”

Indonesia sedang berupaya meningkatkan jet tempurnya, yang saat ini mencakup model F-16 AS dan Sukhoi Su-27 dan Su-30 Rusia.

Pada hari Senin, mereka mengumumkan kesepakatan untuk membeli 24 helikopter angkut dari pembuat senjata AS Lockheed Martin dengan jumlah yang tidak diungkapkan. Bulan ini, pihaknya mengatakan telah membeli 12 drone baru dari maskapai Turki senilai $300 juta.

Pernyataan Pentagon mengatakan Austin dan Brabowo juga mengatakan bahwa klaim ekspansionis Tiongkok di Laut Cina Selatan “bertentangan dengan hukum internasional.”

Tiongkok mengklaim kedaulatan historis atas sebagian besar Laut Cina Selatan melalui “sembilan garis” berbentuk U pada petanya yang melintasi zona ekonomi eksklusif lima negara lain, termasuk Indonesia.

READ  Profesor tersebut mengatakan pemerintah harus mengambil tanggung jawab lebih besar untuk mencegah masalah migrasi tenaga kerja

Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan kedua negara berkomitmen terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan serta menjaga “tatanan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan”.